Pengamat Ingatkan Demo Agustus 2025 Bila Wacana Pilkada Melalui DPRD Dilanjutkan

Ringkasan Berita:Polemik Pilkada Melalui DPRD

• Perludem ingatkan potensi demo besar seperti Agustus 2025 terulang kembali.
• Enam fraksi DPR (Gerindra, Golkar, dkk) dukung Pilkada lewat DPRD.
• Haykal sebut kebijakan elite jadi penentu munculnya gejolak sosial masyarakat.
• Sejarah 2014 membuktikan publik mampu membatalkan UU Pilkada tidak langsung.
• PDIP tawarkan e-voting sebagai solusi alternatif untuk menjaga kedaulatan.

TRIBUNJAMBI.COM - Peringatan keras muncul bagi para elite politik di Senayan yang tengah menggodok rencana pengalihan mandat pemilihan kepala daerah atau Pilkada kepada DPRD. 

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, mengisyaratkan gelombang massa seperti demonstrasi besar pada Agustus 2025 lalu berpotensi pecah kembali jika kedaulatan rakyat terus diusik.

Membaca Sinyal Gejolak Sosial

Haykal menegaskan publik memiliki memori kolektif yang kuat dalam menjaga hak pilihnya. 

Kebijaksanaan para pemimpin partai politik kini menjadi pertaruhan utama untuk menjaga stabilitas nasional agar tidak terjebak dalam krisis sosial yang berulang.

"Tentu kita tidak berharap akan lahir gejolak di publik yang menyebabkan banyak aspek kehidupan masyarakat terganggu. Namun, melihat apa yang terjadi di Agustus tahun lalu, bukan tidak mungkin gerakan masyarakat akan kembali bergerak menolak wacana ini," ungkap Haykal kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Memori 2014 dan Peta Kekuatan Parlemen

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 2014, penolakan publik berhasil membatalkan undang-undang serupa yang sudah disahkan. 

Haykal mengingatkan para elite agar tidak mengabaikan catatan sejarah tersebut.

Baca juga: PDIP Usul Pilkada Langsung Melalui E-Voting, PKB dan Golkar Soroti Kesiapan Hingga Potensi Sengketa

Baca juga: Selangkah Lagi Bebas, Permohonan RJ Eggi Sudjana dan DHL di Kasus Ijazah Jokowi Diproses Polda Metro

Baca juga: Babak Baru RUU Perampasan Aset Akhirnya Dimulai di Senayan, Bukan Sekadar Penjara

"Kita punya catatan sejarah tentang itu, pada tahun 2014 ketika publik menolak wacana yang sama, yang bahkan sudah dibentuk menjadi sebuah undang-undang," tuturnya.

Saat ini, kekuatan pro-Pilkada DPRD telah mengkristal pada enam fraksi besar di DPR, yakni Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat. 

Di sisi lain, PDIP memilih jalan berbeda dengan mengusulkan digitalisasi pemilu melalui e-voting sebagai solusi efisiensi anggaran tanpa menghapus hak pilih langsung rakyat, sesuai rekomendasi Rakernas I 2026 di Ancol.

Keputusan para elite dalam merespons aspirasi ini akan menjadi penentu apakah Indonesia akan menghadapi Januari yang tenang atau kembali dibayangi protes jalanan yang masif.

Demo Agustus 2025

Demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia terjadi akhir Agustus 2025.