PDIP Usul Pilkada Langsung Melalui E-Voting, PKB dan Golkar Soroti Kesiapan Hingga Potensi Sengketa

Ringkasan Berita:Usulan Pilkada Melalui E-Voting

• PDIP rekomendasikan e-voting untuk tekan biaya Pilkada dan mahar politik.
• Partai Golkar ragukan efisiensi biaya dan peringatkan risiko sengketa hasil digital.
• PKB sebut e-voting butuh kesiapan matang pada infrastruktur dan keamanan.
• Sarmuji dari Partai Golkar soroti rendahnya kepercayaan publik pada teknologi pemilu.
• Daniel PKB minta kajian mendalam agar perubahan sistem tidak jadi kemunduran.

TRIBUNJAMBI.COM - Sebagai jawaban atas kritik mahalnya biaya politik, PDI Perjuangan (PDIP)  merekomendasikan penerapan sistem electronic voting atau e-voting dalam Pilkada langsung.

Namun, usulan yang muncul dari Rakernas I PDIP 2026 ini langsung menuai sikap skeptis dari Partai Golkar dan catatan kritis dari PKB terkait kesiapan infrastruktur serta ancaman konflik hasil pemilihan.

Partai Golkar: Jangan Sampai Menjadi Persoalan Besar

Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mempertanyakan efektivitas e-voting dalam memangkas anggaran.

Dia mengkhawatirkan aspek audit teknologi dan tingkat kepercayaan publik yang masih rendah terhadap sistem digital di Indonesia.

"Serendah apa biayanya? Selain itu e-voting membutuhkan audit atas penggunaan teknologi. Jangan sampai menjadi persoalan yang lebih besar. Jangankan e-voting yang menentukan hasil, e-rekap yang digunakan hanya sebagai pembanding saja diributkan," tegas Sarmuji, Rabu (14/1/2026).

Bagi Partai Golkar, Pilkada bukan sekadar angka biaya, melainkan instrumen untuk menciptakan kesejahteraan dan profesionalisme ASN.

PKB: Bukan Wacana Baru, Butuh Keamanan Tinggi

Senada dengan itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut e-voting adalah stok lama yang memang layak dimatangkan sebagai opsi pencegah politik uang.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko besar pada sisi keamanan sistem (security).

Baca juga: Wacana Pilkada via DPRD, PDIP Tempuh Jalan Sunyi di Parlemen Bersama 77,3 Persen Suara Rakyat

Baca juga: Istri Curiga Telepon Tak Diangkat, Pria di Talang Banjar Ditemukan Tewas Membusuk di Kamar Mandi

Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Evaluasi Total Pegawai Pajak, yang Jahat Dibuang ke Tempat Terpencil

"Penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang, baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem, regulasi, maupun kepercayaan publik," ujar Daniel.

Ia menekankan bahwa mekanisme ini belum diatur secara nasional dan memerlukan kajian komprehensif agar tidak dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

Rekomendasi Strategis Rakernas PDIP

Usulan e-voting sendiri lahir dari rekomendasi eksternal PDIP untuk menciptakan Pilkada murah dan bersih. Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, saat membacakan poin Rakernas pada Senin (12/1/2026), menyatakan: