TPNPB Tak Ingin Ada Kontak Senjata Jelang 1 Desember, Ada Apa dengan Awal Bulan Itu?

TRIBUNJAMBI.COM - Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap I Mamta, Agustinus Kres, secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan penolakan keras terhadap segala bentuk konflik dan kontak senjata. 

Permintaan itu disampaikan menjelang 1 Desember, tanggal yang identik dengan Hari Kemerdekaan Papua.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena berbeda dari narasi eskalasi yang kerap muncul menjelang momen penting tersebut.

Agustinus Kres menegaskan wilayah operasionalnya, Kodap I Mamta yang meliputi Kota/Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Keerom, dan Mamberamo Raya, harus menjadi zona damai dan kondusif.

"Tidak boleh ada kontak senjata, tidak boleh datang merampas rumah orang lain lalu membuat kekacauan," tegas Agustinus dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (23/11/2025).

Tolak Mobilisasi dan "Aktor Politik" Luar

Pernyataan damai ini diiringi dengan penolakan terhadap pihak-pihak di luar Kodap I Mamta yang mencoba memanfaatkan momentum 1 Desember.

Pertama, Isu Izin Jalan dan Mobilisasi Massa:

TPNPB Kodap I Mamta secara terang-terangan menolak dan tidak mengakui dokumen mobilisasi massa yang beredar.

Baca juga: Pekerja Bangunan di Yahukimo Papua Tewas dengan Luka Bacok, Satgas Cartenz Duga Dilakukan TPNPB

Baca juga: Proses Pidana Roy Suryo Cs Harus Dihentikan, Eks Hakim MK: Kalau Memang Fitnah, Mana Ijazahnya?

Baca juga: Ditawari Uang Saku Agar Minggir, Geng Motor Knalpot Bising di Jambi Tetap Nekat Beraksi

Termasuk surat izin jalan yang dikeluarkan oleh pihak yang mengatasnamakan West Papua Army.

"Dokumen itu bukan dari kami dan siapa pun yang bergerak mengatasnamakan Kodap I Mamta tanpa izin dianggap tidak sah dan melanggar aturan adat," jelasnya.

Menurut Kres, pihaknya tidak pernah mengetahui, menerima, apalagi menyetujui dokumen tersebut.

Kedua, Izin Adat untuk Agenda Politik:

Agustinus Kres secara prinsip menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki agenda politik di tanah Papua, harus meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah adat. 

Ini mengindikasikan bahwa TPNPB Kodap I Mamta tidak ingin wilayahnya dikendalikan atau dijadikan arena konflik oleh kelompok mana pun.

"Kami menegaskan wilayah Kodap I Mamta tidak bisa dipakai, dikendalikan, atau dimasuki secara sepihak oleh kelompok mana pun," ujarnya.

Dengan demikian, TPNPB Kodap I Mamta melarang masuknya kelompok bersenjata, organisasi politik, maupun pihak manapun yang hendak memanfaatkan situasi jelang 1 Desember untuk memicu konflik.

Imbauan Jaga Kondusivitas

Menutup pernyataannya, Agustinus mengimbau seluruh masyarakat Papua, baik di dalam maupun luar negeri, agar tidak terpancing oleh provokasi dan tidak mengikuti ajakan gerakan ilegal. 

Baca juga: Tokoh Adat Papua Bersatu Tolak Hoaks TPNPB: Propaganda Lemahkan Persatuan Kita

Baca juga: Hanya Butuh Beberapa Detik Maling di Bungo Jambi Gondol Motor Warga, Rekaman CCTV Viral

Fokus utama Kodap I Mamta adalah memastikan masyarakat dapat hidup aman dan tenteram tanpa gangguan.

"Kami menolak segala bentuk aksi bersenjata, mobilisasi massa ataupun upaya provokasi yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat," pungkasnya.

Mengenal Makna 1 Desember Bagi TPNPB

Tanggal 1 Desember memiliki signifikansi historis dan politis yang sangat mendalam bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan gerakan kemerdekaan Papua secara umum.

Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat

1 Desember diperingati sebagai tanggal deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari kekuasaan Belanda pada tahun 1961. 

Pada tanggal ini, Belanda secara simbolis mengakui hak penentuan nasib sendiri Papua.

Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Pada 1 Desember 1961, Bendera Bintang Kejora dikibarkan untuk pertama kalinya bersama dengan lagu kebangsaan 'Hai Tanahku Papua', serta diresmikannya Dewan Nieuw Guinea Raad (Dewan New Guinea).

Simbol Identitas dan Perlawanan

Bagi TPNPB, tanggal ini bukan hanya peringatan historis, tetapi juga menjadi simbol utama identitas nasional Papua dan semangat perlawanan (separatisme) terhadap pemerintahan Indonesia.

Pemicu Eskalasi

 Secara tradisional, menjelang atau tepat pada 1 Desember, sering terjadi peningkatan kegiatan politik, demonstrasi, hingga eskalasi kontak senjata sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan yang dideklarasikan pada tanggal tersebut.

Pernyataan TPNPB Kodap I Mamta yang menolak konflik menjelang 1 Desember 2025 menjadi menarik karena kontras dengan tren historis, menekankan pada kedaulatan adat dan zona damai alih-alih konfrontasi bersenjata.

DISCLAIMER

Berita ini bersifat informasi dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, melainkan sebagai bentuk penyampaian informasi publik.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ditawari Uang Saku Agar Minggir, Geng Motor Knalpot Bising di Jambi Tetap Nekat Beraksi

Baca juga: Prediksi Skor Brest vs Metz , Head-to-Head dan Statistik di Ligue 1

Baca juga: Cair BLT Kesra Jambi Desember 900 Ribu, Cek cekbansos.kemensos.go.id

Baca juga: Proses Pidana Roy Suryo Cs Harus Dihentikan, Eks Hakim MK: Kalau Memang Fitnah, Mana Ijazahnya?