Oknum TNI Renggut Nyawa Remaja 15 Tahun Dihukum 10 Bulan Penjara

TRIBUNJAMBI.COM – Seorang oknum TNI bernama Sertu Riza Pahlivi melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap seorang anak berinisial MHS (15).

Atas perkara itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan.

Vonis ini membuat lembaga bantuan hukum bereaksi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melaporkan majelis hakim Pengadilan Militer I-02 Medan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Pelaporan dilakukan karena majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara terhadap Sertu Riza Pahlivi, terdakwa kasus penganiayaan pelajar MHS (15) hingga meninggal dunia.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, mengatakan laporan tersebut telah disampaikan pada 20 Oktober 2025.

Dalam laporan itu, pihaknya mengadukan Letkol ZS sebagai hakim ketua, Mayor IZ dan Mayor HW masing-masing sebagai hakim anggota dalam perkara nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025.

“Putusan majelis hakim justru melukai rasa keadilan ibu korban, Lenny Damanik.

"Hukuman 10 bulan penjara sangat ringan untuk kasus yang menyebabkan anak di bawah umur meninggal dunia,” ujar Irvan, Rabu (12/11/2025).

Menurut Irvan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam putusan majelis hakim.

Dalam pertimbangan disebutkan tidak ditemukan jejak atau bekas luka pada tubuh korban, padahal fakta di persidangan menunjukkan adanya luka di bagian perut dan kening akibat jatuh dari rel setinggi dua meter.

Selain itu, keterangan saksi Ismail Syahputra Tampubolon menyebutkan bahwa korban sempat diserang dan terjatuh di sela rel, yang juga diperkuat kesaksian almarhumah Naura Panjaitan.

“Namun hakim menyatakan terdakwa tidak melakukan penyerangan terhadap korban. Ini jelas janggal,” kata Irvan.

LBH Medan juga menyoroti sikap oditur militer yang hanya menuntut Sertu Riza dengan hukuman 1 tahun penjara.

Tuntutan penuntut umum itu jauh di bawah ancaman maksimal 15 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Seharusnya oditur memperjuangkan keadilan bagi korban, bukan justru memberi tuntutan ringan,” ujarnya.

Atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, LBH Medan melaporkan majelis hakim ke KY dan Bawas MA.

LBH menilai majelis hakim tidak profesional dan melanggar prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama MA dan KY Nomor 04/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009.

LBH juga mendesak Mahkamah Agung mencopot Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan karena dinilai gagal menegakkan keadilan.

Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Letkol Ziky Suryadi menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada Sertu Riza Pahlivi.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Hakim juga memerintahkan terdakwa membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp12.777.100.

Namun, Sertu Riza tidak ditahan selama proses hukum berlangsung.

Kasus ini bermula saat korban MHS melintas di lokasi tawuran dan menjadi korban penganiayaan oleh Sertu Riza.

Akibat penganiayaan itu, MHS meninggal dunia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Majelis Hakim yang Vonis 10 Bulan Anggota TNI Bunuh Anak di Sumut Diadukan ke KY

Baca juga: Peluru Tembus Tubuh Ayah di Depan Dua Pasang Mata Anak jelang Tengah Malam

Baca juga: Anggi yang Racuni Teman Pria dengan Sianida di Kos Jambi Dituntut 17 Tahun

Baca juga: Suami Pulang Dapati Istri tak di Rumah sebelum Pencarian Berakhir Tragis