MKD DPR Tak Pecat Ahmad Sahroni Cs Meski Langgar Kode Etik, Pengamat Sebut Redam Kemarahan Publik

Ringkasan Berita:MKD DPR RI umumkan status Ahmad Sahroni cs

 

• MKD menyatakan Sahroni, Eko, dan Nafa terbukti melanggar kode etik DPR
• Disanksi nonaktif antara tiga hingga enam bulan
•  Surya Utama atau Uya Kuya dan Adies dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik

TRIBUNJAMBI.COM - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan untuk tidak memecat Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, dan Adies Kadir.

Padahal kelima anggota DPR RI itu terbukti melanggar kode etik.

Dalam sidang putusan pada Rabu (5/11/2025), MKD menyatakan Sahroni, Eko, dan Nafa terbukti melanggar kode etik DPR terkait ucapan atau tindakan mereka yang dinilai melukai hati masyarakat.

Ketiganya dijatuhi sanksi nonaktif antara tiga hingga enam bulan.

Sedangkan Surya Utama atau Uya Kuya dan Adies dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik.

Kelimanya dinonaktifkan oleh partai masing-masing sejak 1 September 2025. 

Tindakan atau ucapan mereka dinilai melukai perasaan masyarakat dan kemudian memicu demo yang berujung kerusuhan pada Agustus lalu.

Terkait MKD yang tidak memecat kelimanya ini, Feri Amsari, ahli hukum tata negara Universitas Andalas, menilai hanya untuk meredam kemarahan publik.

Baca juga: Suara Jeritan Terdengar Sebelum 6 Mahasiswi KKN UIN Walisongo Tewas Disapu Air Sungai Singorojo

Baca juga: Beredar Video Mobil Tangki Tiba-tiba Meledak di KM 59 Sekernan Muaro Jambi

"Sedari awal perkara ini memang sudah terlihat motifnya hanya untuk meredam kemarahan publik," ungkap Feri dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (6/11/2025).

"Secara strategi politik tentu semua orang mengatakan ini strategi yang pintar, baik, begitu ya. Tapi untuk merespons, menampung aspirasi publik terutama untuk menghormati para pemilih, saya pikir ini langkah yang jauh sekali dari harapan."

Feri menyinggung sanksi nonaktif yang diberikan kepada kelima legislator tersebut.

Dia mengatakan istilah nonaktif tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Jadi di titik awal saja DPR sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang mereka buat sendiri hanya untuk kepentingan rekan-rekannya di parlemen," ujarnya.

Dia juga menyoroti putusan MKD yang memberikan sanksi kepada Sahroni, Eko, dan Nafa. Tetapi, tidak kepada Uya Kuya dan Adies.

"Padahal konteks substansi persoalannya sama. Sikap anggota dewan yang tidak peduli dengan publik dan berlebihan. Kenapa bisa sanksinya berbeda-beda, begitu ya. Apalagi ada jenis perbuatan yang dianggap sama persis," ungkap Feri.

Sehingga dia pun memandang MKD hanya sebagai ruang untuk membenarkan pelanggaran etik anggota DPR.

"Di titik ini, kita bisa melihat MKD hanyalah ruang untuk membenarkan tindakan pelanggaran etik yang dilakukan teman-temannya sendiri," katanya.

"Saya menyebutnya MKD itu melakukan pelanggaran etis dalam persoalan etik," tutupnya. (*)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Simak informasi lainnya di media sosial Facebook, Instagram, Thread dan X Tribun Jambi

Baca juga: Harga Beras, Bawang dan Cabai di Kota Jambi 6/11/2025, Harga Cabai Naik jadi Rp70 Ribu per Kg

Baca juga: Beredar Video Mobil Tangki Tiba-tiba Meledak di KM 59 Sekernan Muaro Jambi

Baca juga: Pemkab Kerinci Fokus Bangun Infrastruktur, Gedung DPRD Siap Ditempati