Viral Kiriman Santet untuk Prabowo-Purbaya, Gus Robin Sebut Sosok Pelindung

Ia juga menyebut peristiwa yang terjadi di rumah keluarganya lebih mirip fenomena poltergeist atau gangguan fisik misterius, bukan kiriman gaib.

“Kejadian sebenarnya adalah poltergeist, di mana barang suka hilang dan berpindah dengan sendirinya. Anjing dan kucing saya juga sering menggonggong tanpa alasan yang jelas,” ungkapnya.

Yudo menegaskan ia tidak percaya dengan konsep santet atau kesurupan, karena menurutnya semua itu merupakan manipulasi makhluk halus terhadap pikiran manusia.

Mahfud MD Puji Ketegasan Prabowo dan Purbaya

Terpisah dari isu mistis tersebut, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam tayangan YouTube Mahfud MD Official turut menyoroti ketegasan Presiden Prabowo dan Menkeu Purbaya dalam memerangi korupsi. 

Menurutnya, keduanya memiliki karakter yang sama: keras dan konsisten melawan penyimpangan keuangan negara.

“Saya melihat karakter Purbaya dan Pak Prabowo ini sama-sama keras ya, sama-sama tegas untuk melawan korupsi,” ujar Mahfud dalam video yang tayang Selasa (14/10/2025).

Mahfud menilai langkah Purbaya yang menolak membayar utang proyek kereta cepat Whoosh menggunakan APBN merupakan keputusan berani dan patut diapresiasi.

“Saya acungi jempol Pak Purbaya. Karena apa? Ini masalah yang sangat memberatkan bangsa. Jangan sampai pembangunan rakyat dikorbankan untuk menutup utang proyek bermasalah,” katanya.

Mahfud juga menyebut, keputusan tersebut selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mulai menindak sejumlah kasus besar, termasuk dugaan korupsi di sektor migas dan tambang timah.

Dugaan Penyimpangan Proyek Whoosh

Mahfud menambahkan, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh perlu diselidiki lebih jauh karena diduga mengalami mark-up besar-besaran.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar. Jadi naik tiga kali lipat. Ini harus diteliti siapa yang menaikkan, uangnya ke mana,” ujarnya.

Ia menilai praktik semacam itu membahayakan kedaulatan ekonomi Indonesia, bahkan bisa menjerumuskan negara ke dalam utang jangka panjang.

“Kalau gagal bayar, bisa jadi negara diminta memberi kompensasi wilayah seperti yang terjadi di Sri Lanka,” kata Mahfud.