Mahfud MD Salut ke Menkeu Purbaya: Tidak Bebani Rakyat dengan Pungutan Pajak Baru, Ini 7 Kinerjanya

Purbaya juga bersikukuh akan menarik dana MBG yang tidak terserap, meskipun dirinya telah diingatkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak melakukannya.

Baca juga: Tak Peduli Disindir Luhut, Menkeu Purbaya Tetap Potong Anggaran MBG yang Tak Terserap Kedepannya

Baca juga: Data 341.000 Anggota Polri Bocor? Pakar Siber Ungkap Ironi Penangkapan Faker, Bjorka Balas Dendam?

Ia memilih tetep tegas soal kebijakan anggaran, termasuk soal penarikan kembali anggaran. 

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

“Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak nyerap (anggaran), kami potong juga,” kata Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa penyerapan anggaran MBG sudah menunjukkan perbaikan signifikan.

 Untuk itu, ia meminta agar Purbaya tidak terburu-buru menarik dana yang belum terserap.

“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

7. Desak Pembangunan Kilang Minyak

Dalam sektor pertambangan minyak, Purbaya mendesak PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Sebab, langkah ini dinilai penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Pihaknya pun meminta Komisi XI ikut mengawasi kinerja Pertamina yang kini berada di bawah naungan Danantara, terutama dalam menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO) yang belum mendapat kompensasi subsidi tahun 2024.

Menurut Purbaya, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

Jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, lanjut Purbaya, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.

Baca juga: Bukan Soal Latar Belakang, Mahfud MD Bongkar Perbedaan Mendasar Gaya Kepemimpinan SBY vs Jokowi

Baca juga: Siapa Bobby Asia? Berani Jadi Jaksa Gadungan Ingin Ketemu Bupati Oki, Ternyata ASN Aktif di Lampung

"Salut kepada Menkeu Pak Purbaya. Dia tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak-pajak baru. Dia sikat korupsi. Dia lakukan efektifitas dan efisiensi di Kementerian/Lembaga & BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan. Terus maju, Pak. Bravo," tulis Mahfud MD melalui akun @mohmahfudmd.

Pujian dari tokoh sekaliber Mahfud MD ini memberikan validasi politik yang kuat bagi Purbaya, menunjukkan adanya dukungan dari kalangan senior terhadap upaya Menkeu baru untuk melakukan reformasi struktural.