Ada Nama Adik Mantan Wapres RI dalam Kasus Korupsi PLTU Rp1 Triliun

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat senilai Rp1,2 triliun yang mangkrak sejak 2016 kini menyeret empat nama besar ke meja hukum.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkan mantan Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar dan pengusaha Halim Kalla, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, sebagai dua dari empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek tersebut.

“Tersangka FM sebagai Direktur PLN saat itu, pihak swasta HK (Direktur PT BRN), RR (Dirut PT BRN), dan HYL (Dirut PT Praba),” ungkap Kakortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2025).

Proyek PLTU 1 Kalbar berkapasitas 2x50 megawatt di Kabupaten Mempawah dimulai sejak 2008, menggunakan kredit komersial dari Bank BRI dan BCA melalui skema Export Credit Agency (ECA).

Namun, proyek tersebut gagal dimanfaatkan sejak 2016 meski telah 10 kali diaddendum hingga 2018.

“Proyek PLTU ini diduga menyimpang dari ketentuan dan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga akhirnya mangkrak,” kata Cahyono.

Konsorsium KSO BRN ditunjuk sebagai pemenang lelang melalui Surat Persetujuan Direksi PLN Nomor 178 Tahun 2008.

Namun, hasil penyelidikan menunjukkan KSO BRN tidak memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administrasi, seperti tidak memiliki pengalaman membangun PLTU minimal 25 MW, tidak menyerahkan laporan keuangan 2007 yang diaudit, serta laba bersih di bawah syarat minimum Rp7,5 miliar.

Perusahaan OJSC Power Machines, yang memiliki pengalaman membangun PLTU, baru dimasukkan ke dalam konsorsium setelah lelang dimenangkan.

Kontrak senilai USD 80 juta dan Rp507 miliar ditandatangani pada 11 Juni 2009 oleh RR selaku Dirut PT BRN dan FM sebagai Dirut PLN.

Namun, pada akhir tahun itu, seluruh pekerjaan dialihkan ke PT Praba Indopersada dan perusahaan asal Tiongkok, QJPSE.

Audit investigatif BPK RI menemukan indikasi kerugian negara mencapai USD 62,41 juta dan Rp323,2 miliar, atau sekitar Rp1,01 triliun dengan kurs tahun 2009.

Peran Para Tersangka

Direktur Tindak Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto, menjelaskan bahwa Fahmi Mochtar, Halim Kalla, dan pihak swasta dari PT BRN diduga mengatur lelang agar konsorsium tertentu keluar sebagai pemenang.

“FM selaku Dirut PLN saat itu melakukan pemufakatan dengan HK dan RR dari PT BRN untuk memenangkan salah satu calon peserta,” ujar Totok.

Meski tidak memenuhi syarat, konsorsium KSO BRN–Alton–OJSC diloloskan dan dimenangkan atas arahan Dirut PLN.

Sebelum kontrak ditandatangani, seluruh pekerjaan dialihkan ke PT Praba Indopersada yang juga tidak memiliki kapasitas teknis.

Peralihan ini disertai kesepakatan pemberian fee kepada PT BRN, sementara PT Praba ditunjuk sebagai pemegang keuangan konsorsium.

Nilai kontrak mencapai USD 80,8 juta dan Rp507,4 miliar, atau sekitar Rp1,2 triliun, dengan target penyelesaian pada 28 Februari 2012.

Namun, proyek hanya rampung 85,56 persen dan terhenti sejak 2016.

“PT KSO BRN sudah menerima pembayaran dari PLN sebesar Rp323 miliar dan USD 62,4 juta, padahal proyek tidak selesai,” tegas Totok.

Kasus ini awalnya ditangani oleh Polda Kalimantan Barat sejak 2021, lalu dilimpahkan ke Kortas Tipidkor Polri pada Mei 2024 karena kompleksitas perkara dan keterlibatan lintas institusi.

Sebagian arrtikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Breaking News: Eks Dirut PLN dan Adik Jusuf Kalla Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Rp1,2 Triliun

Baca juga: Peluru Tembus Dada Teman Tadi Pagi sebab Pria ini tak Dapat Pinjam Uang Rp100 Ribu

Baca juga: Pria Merangin Tewas di Kebun: Polisi Duga karena Sakit, Pak RT Sebut Digigit Ular

Baca juga: Dua Wanita Tagih Utang lalu Ditemukan Tewas Mengenaskan di Kebun Sawit

Baca juga: Dua Pria Duel sampai Mati lantaran Nego Tukar Tambah Motor tak Putus