Saling Klaim Ketua Umum PPP Mardiono vs Agus Suparmanto, Jejak Dualisme Partai Lambang Kakbah

Namun, dualisme itu akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung lewat Peninjauan Kembali (PK) pada 2017 yang menyatakan kepemimpinan Romy sebagai yang sah. Putusan itu didahului oleh Muktamar islah yang digelar 2016 di Jakarta.

Kasus hampir serupa juga pernah terjadi di tahun 2022. Dualisme yang melibatkan Soeharso Monoarfa di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ketika ia menjabat sebagai Ketua Umum PPP. 

Namun, konflik ini bukan antara dua tokoh yang sama-sama mengklaim kursi ketua umum secara langsung, melainkan lebih kepada pencopotan Soeharso oleh internal partai yang kemudian memunculkan Muhamad Mardiono sebagai penggantinya.

Kronologi Dualisme Soeharso vs Mardiono

Soeharso Monoarfa menjabat sebagai Ketua Umum PPP sejak 2019.

Pada September 2022, ia diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Muhamad Mardiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syariah PPP, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Soeharso.

Soeharso sempat mempertanyakan legalitas pemberhentian tersebut, karena menurutnya tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART partai.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengesahkan kepengurusan PPP di bawah Mardiono, mengakhiri secara formal kepemimpinan Soeharso.

Saling Klaim

Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto saling klaim sebagai Ketua Umum terpilih dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, yang digelar pada Sabtu (27/9/2025).

Mardiono terpilih secara aklamasi dalam muktamar tersebut, setelah dalam pembukaan tensi sempat meninggi dan para kader PPP terlibat aksi adu jotos.

"Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).

Namun, Sejumlah peserta Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban dari Plt Ketua Umum M. Mardiono.

Penolakan LPJ itu disampaikan dalam Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban DPP PPP di arena Muktamar di Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam.