Sihaporas Terisolasi Pasca Bentrok TPL: Ladang Dirampas, DPR Minta Negara Bertindak Adil

TRIBUNJAMBI.COM - Kondisi masyarakat adat Desa Sihaporas di Kecamatan Pematang Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara memanas usai bentrokan berdarah yang melibatkan warga dan pihak pengamanan PT Toba Pulp Lestari (TPL). 

Laporan terbaru menyebutkan masyarakat kini terisolasi, kehilangan mata pencaharian, dan puluhan orang mengalami luka fisik serta psikis.

Merespons krisis ini, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Bane Raja Manalu, mendesak negara untuk segera turun tangan.

Negara juga diminta menjamin keadilan bagi masyarakat adat yang telah mendiami wilayah itu secara turun-temurun.

Bane Raja Manalu langsung menemui warga pada Jumat (26/9/2025).

Dia mengungkapkan betapa parahnya dampak bentrokan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Sihaporas.

"Hari ini, mereka tidak bisa beraktivitas karena lahan tempat mereka menanam tidak bisa diakses, tanaman dirusak, jalanan diputus, tidak bisa menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan hidup,” ujar Bane.

Bentrokan yang terjadi pada Senin (22/9/2025) malam, setelah akses jalan menuju ladang warga diputus oleh "pihak tertentu," berujung pada kerugian besar:

Baca juga: Kesaksian Tragedi Sihaporas, Ompu Denata: Aku Lihat Kawanku Dipukuli, Rumah Dibakar

Baca juga: Mencekam! Oknum TNI Tembak Warga di Asmat, Warga Bakar Pos Satgas Rajawali, Begini Kronologinya

Baca juga: KUHP dan UU ITE Seret 997 Orang Tersangka Demo Agustus 2025: Penghasut Siber

 - Puluhan warga mengalami luka fisik dan psikis.

 - Belasan kendaraan bermotor milik warga dibakar.

 - Akses jalan utama menuju ladang yang menjadi sumber penghidupan warga diputus.

Jeritan Keadilan

Bane Raja Manalu menegaskan bahwa konflik ini bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan masalah keadilan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Ia menekankan bahwa Desa Sihaporas adalah wilayah yang telah ditempati warga secara turun-temurun.

“Ini realita yang mereka alami, negara harus hadir di sini, wilayah ini sudah ditempati warga turun temurun,” ungkapnya, dikutip pada Sabtu (27/9/2025).

“Negara harus bertindak adil untuk semua anak bangsa. Saya berdiri bersama masyarakat Sihaporas, dan saya yakin PDI Perjuangan juga bersama rakyat,” tegas Bane.

Baca juga: Tragedi di Sihaporas Sumut, Nenek 62 Tahun yang Susah Berjalan Hilang Seusai Penyerangan

Baca juga: MBG di Jayapura Papua Viral: Nasi Goreng, Tahu Sepanggal Dusta, dan Irisan Timun

Masyarakat Adat Hanya Ingin 500 Hektare Lahan untuk Bertani

Sementara itu, Ketua Lamtoras Sihaporas, Mangitua Ambarita, menjelaskan bahwa Desa Adat Sihaporas memiliki luas total 2.000 hektare.

Mangitua menepis anggapan bahwa masyarakat ingin menguasai seluruh lahan.

Ia menyatakan bahwa dari 2.000 hektare itu, masyarakat adat Sihaporas hanya membutuhkan 500 hektare saja untuk perkebunan/pertanian.

Sementara sisanya akan mereka kembalikan menjadi hutan.

"Kami masyarakat Sihaporas yang selalu tertindas, kami berharap ada pihak yang menjembatani kami ke negara untuk mendapatkan solusi,” pinta Mangitua, berharap ada penyelesaian damai dan adil yang menjamin hak hidup mereka.

Bentrok di Sihaporas sekali lagi menyoroti sengketa agraria yang tak kunjung usai di Sumatera Utara.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Sosok Ade Safri Simanjuntak, Kini Jadi Jenderal Bintang 1, Dia Tetapkan Esk Mentan Firli Tersangka

Baca juga: 45 Dapur MBG Ditutup Sementara: Ribuan Siswa Keracunan, Temukan Ulat di Jambi dan NTT

Baca juga: Daftar Tunggu Haji 2026, Calon Haji Jambi Harus Tunggu 29 Tahun

Baca juga: Mencekam! Oknum TNI Tembak Warga di Asmat, Warga Bakar Pos Satgas Rajawali, Begini Kronologinya