Bocor Dokumen Perjanjian Sekolah di Sleman dan Blora Agar Rahasiakan Soal Keracunan MBG, Ada 7 Poin

Menanggapi dokumen yang meresahkan ini, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa transparansi adalah hal utama dalam program pemerintah.

“Ya, nggak bisa begitu juga. Bukan kemudian menutupi kalau ada keracunan. Itu tidak boleh,” tegas Ni Made, Selasa (23/9).

Ni Made menekankan bahwa jika ada kasus keracunan, harus tetap dilaporkan. Ia menilai, menutupi masalah justru akan membuat persoalan semakin besar dan membahayakan.

“Kalau ditutupi, masalahnya jadi makin besar. Padahal semuanya itu sudah ada mekanismenya: ada pemantauan, ada pelaporan, mestinya ini juga diikuti dengan pengawasan,” ujarnya.

Menurut Ni Made, Pemda DIY telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kemenko Pangan, untuk memperkuat pengawasan program MBG, terutama dari sisi kualitas dan keamanan pangan.

"Semua pihak harus terlibat dalam hal ini. Pengawasan harus proaktif... Kalau memang ada kekurangan, ya harus diperbaiki, entah itu di sistem bahan bakunya, di sistem pengelolaan, atau di distribusinya. Pasti harus ada evaluasi,” tandasnya.

MOU di Blora Ditarik Setelah Viral

Skandal serupa ternyata juga terjadi di Blora, Jawa Tengah. Komandan Kodim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, membenarkan adanya surat perjanjian kerja sama bermasalah yang telah beredar di sekolah-sekolah. Namun, ia memastikan surat itu kini sudah ditarik dan diganti dengan yang baru.

"Jadi mungkin di awal itu ada MOU (perjanjian kerja sama) yang beberapa poinnya sangat sensitif. Penyampaiannya itu seperti template, ada formatnya," jelas Agung.

Menurut Agung, surat tersebut langsung disampaikan oleh pihak dapur penyedia makanan kepada sekolah tanpa melibatkan Komando Distrik Militer (Kodim) yang juga turut serta dalam pelaksanaan program ini.

"Kalau masalah MOU, kita Babinsa tidak tahu. Karena itu langsung dari dapur dengan sekolah. Kita tidak pernah dilibatkan," ungkapnya.

Setelah mengetahui masalah ini, pihaknya langsung menggelar rapat dengan koordinator SPPG Blora untuk menarik surat perjanjian tersebut dan menggantinya dengan yang sudah dievaluasi.

Evaluasi Menyeluruh Demi Kesehatan Anak
Polemik yang terjadi di Sleman dan Blora ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan daerah.

Program MBG yang digulirkan untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat justru terancam oleh klausul-klausul yang mengabaikan keselamatan penerima manfaatnya.

Banyak pihak berharap, kejadian ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Bukan hanya soal transparansi, tetapi juga memastikan kualitas bahan baku, proses pengolahan, dan sistem distribusinya.