Daftar 17 Stimulus Ekonomi Program 8+4+5 2025 - Bantuan Pangan, Replanting, Diskon Iuran JKK

TRIBUNJAMBI.COM - Daftar 17 paket stimulus ekonomi 2025.

17 paket stimulus ini terangkum dalam Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan pada Senin (15/9/2025).

Paket stimulus ekonomi adalah rangkaian kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mempercepat pemulihan, menjaga daya beli, dan membuka lapangan kerja.

Program ini terdiri atas 8 program akselerasi stimulus ekonomi 2025, 4 program lanjutan di 2026, serta 5 program penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah mengalokasikan Rp 16,23 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung daftar paket stimulus ekonomi tersebut.

Apa itu stimulus ekonomi?

Banyak masyarakat bertanya, apa itu stimulus ekonomi? Secara sederhana, stimulus ekonomi adalah langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan, menjaga konsumsi masyarakat, serta mendukung dunia usaha melalui bantuan, insentif pajak, dan penciptaan lapangan kerja.

Berikut daftar 17 paket stimulus ekonomi yang bisa diakses masyarakat:

Baca juga: Mengenal Paket Ekonomi 8+4+5 - Program Akselerasi, Program Dilanjutkan, Penyerapan Tenaga Kerja

Baca juga: Viral Kakak Adik di Bengkulu Cacingan hingga Keluar dari Mulut, Ditemukan Gumpalan di Perut

- 8 program akselerasi 2025

1. Program magang fresh graduate – target 20 ribu peserta jenjang D3 maupun S1 dengan insentif setara UMP selama 6 bulan (Rp 198 miliar).

2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) – untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (Rp 120 miliar).

3. Bantuan pangan Oktober–November 2025 – 10 kg beras per keluarga penerima (Rp 7 triliun).

4. Diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) – untuk 731 ribu pekerja transportasi daring, sopir, kurir, dan logistik (Rp 36 miliar).

5. Manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan – bunga kredit perumahan diturunkan dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen.

6. Program padat karya tunai – dikerjakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 150 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan).

7. Percepatan deregulasi PP 28 – integrasi sistem K/L ke OSS, target 170 daerah (Rp 1 triliun).