Reaksi XXI usai Banyak Penonton yang Kecewa ada Tayangan Prabowo di Bioskop, Sentil Soal Kontrak

Ia berpendapat bahwa tujuan utama orang menonton film adalah untuk mencari hiburan, sehingga sebaiknya tidak disuguhi konten politik sebelum film diputar.

"Soalnya kita datang ke sana kan mau refreshing, mencari hiburan lewat film. Suasana yang dibangun sebelum film mulai seharusnya bisa bikin mood bagus buat nonton," ucapnya.

"Kalau tiba-tiba diputarkan video Presiden Prabowo apalagi bahas politik, itu jadi ngerusak mood dan pengalaman nontonnya jadi nggak maksimal," tambahnya.

 Penjelasan Istana

Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini.

Ia menegaskan bahwa penggunaan media publik seperti bioskop untuk menyampaikan pesan pemerintah adalah praktik yang diperbolehkan, selama tidak melanggar aturan dan etika.

"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," ujar Prasetyo kepada wartawan.

Prasetyo menjelaskan bahwa secara hukum, penayangan video di bioskop tidak melanggar aturan apabila memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya:

Tidak melanggar hukum atau etika publik – Tayangan wajib bebas dari unsur SARA, kekerasan ekstrem, pornografi, dan propaganda ilegal.

Tidak mengganggu kenyamanan penonton – Durasi tayangan harus wajar dan tidak membuat penonton merasa dipaksa menyaksikan konten politis.

Mematuhi regulasi perfilman dan hak cipta – Bioskop wajib mematuhi UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman serta UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Disetujui oleh pengelola bioskop – Konten hanya dapat tayang setelah ada kerja sama resmi dengan jaringan bioskop.