Berita Viral

Nasib DPRD Jabar Penuh Sampah, Emak-emak Bernuansa Pink Sampaikan Tuntutan

Kantor DPRD Jawa Barat kembali menjadi sasaranan aksi protes masyarakat, Kamis (4/9/2025).

Penulis: Heri Prihartono | Editor: Heri Prihartono
Tribunjabar/Nazmi Abdurahman
LEMPAR SAMPAH.Warga gelar aksi demo di  Kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (4/9/2025). Suara yang menggelegar bukan datang dari kalangan mahasiswa atau buruh, melainkan dari masyarakat sipil yang didominasi ibu-ibu atau emak-emak. 

TRIBUNJAMBI.COM - Warga gelar aksi demo di  Kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (4/9/2025).

Kali ini, suara yang menggelegar bukan datang dari kalangan mahasiswa atau buruh, melainkan dari masyarakat sipil yang didominasi ibu-ibu atau emak-emak.

Puluhan perempuan itu hadir dengan pakaian serba pink, menghadirkan warna mencolok di tengah halaman gedung wakil rakyat.

Warna pink yang mereka kenakan bukan sekadar gaya, melainkan simbol keberanian sekaligus perlawanan.

Ibu-ibu tersebut tergabung dalam beberapa forum, seperti Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, hingga Rakyat Anti Penggusuran.

Kehadiran mereka menambah wajah baru gerakan sosial di Jawa Barat yang kerap diwarnai tuntutan keras terhadap kebijakan pemerintah.

Aksi kali ini menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari tindakan represif aparat hingga isu korupsi yang dianggap merajalela.

Massa menuntut agar undang-undang perampasan aset koruptor segera disahkan tanpa penundaan.

Selain itu, mereka mendesak agar anggaran tunjangan DPR dipangkas demi kepentingan rakyat banyak.

Dalam aksinya, massa tidak hanya berorasi, tetapi juga melakukan teatrikal.

Beberapa kantong plastik berisi sampah dilemparkan ke arah pagar Gedung DPRD Jawa Barat.

Aksi simbolis itu dilakukan sebagai gambaran kekecewaan terhadap kondisi bangsa yang mereka anggap carut-marut.

“Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represif aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan,” ujar Angga, koordinator aksi.

Menurut Angga, korupsi telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat dan harus diberantas hingga ke akarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Jawa Barat sebaiknya membatalkan kerja sama dengan TNI yang dianggap sarat kepentingan militer.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved