12 Poin Pernyataan Prabowo Tanggapi Demo: Cabut Tunjangan DPR hingga Dugaan Makar

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyam paikan sikap resmi pemerintah terkait gelombang aksi demonstrasi masyarakat yang terjadi di sejumlah wilayah, Ahad (31/8/2025).

Prabowo tampak didampingi sejumlah ketua umum partai politik, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Selain itu tampak Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Dalam pernyataannya kepada media pada Minggu (31/8/2025), Prabowo menyinggung salah satu isu utama yang menjadi sorotan publik, yaitu rencana pencabutan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Isu mengenai besarnya tunjangan DPR ini memang menjadi salah satu titik kritik massa aksi di Jakarta dan berbagai wilayah lain.

Gelombang demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 muncul akibat kemarahan masyarakat atas pernyataan sejumlah anggota DPR mengenai gaji serta tunjangan DPR sebesar Rp50 juta, disertai tuntutan reformasi lembaga legislatif.

Situasi semakin memanas pada 28 Agustus 2025 ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas usai tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Peristiwa itu memicu aksi serentak di berbagai daerah, sebagian di antaranya berujung bentrokan yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum di Jakarta, Solo (Jawa Tengah), hingga Makassar (Sulawesi Selatan).

Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo mengundang seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu siang.

12 Poin Sikap Presiden, Pimpinan DPR, dan Ketum Parpol

1. Presiden pantau perkembangan situasi

Prabowo menegaskan pemerintah terus mengikuti dinamika terkini di berbagai wilayah Indonesia.

"Terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers.

2. Minta kasus pelindasan pengemudi ojol ditindak tegas

Prabowo memastikan aparat yang terbukti bersalah dalam insiden tewasnya pengemudi ojol akan diberi sanksi tegas, dan meminta polisi menanganinya secara terbuka.

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan, saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka secara publik," katanya.

3. Anggota DPR dinonaktifkan

Ia juga menyinggung langkah partai politik terhadap anggota DPR yang membuat pernyataan kontroversial.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," jelasnya.

4. Tunjangan DPR dicabut

Prabowo menyebut pimpinan DPR akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan DPR serta menunda kunjungan kerja luar negeri.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ungkapnya.

5. DPR harus peka terhadap rakyat

Prabowo menegaskan anggota DPR wajib berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketum partai sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," katanya.

6. Hormati kebebasan rakyat

Presiden menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, namun menolak aksi anarkis.

"Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Governance pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998."

7. Aparat harus lindungi masyarakat

Prabowo mengingatkan aparat untuk menjaga rakyat sekaligus menegakkan hukum.

"Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas," ujarnya.

8. Singgung dugaan makar dan terorisme

Presiden menilai ada indikasi aksi massa disusupi tindakan melawan hukum.

"Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati... Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme," tegasnya.

9. Pemerintah buka ruang dialog

Ia menjamin setiap tuntutan yang disampaikan secara damai akan direspons.

"Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan damai, kami pastikan akan didengar, dicatat dan akan ditindaklanjuti."

10. DPR diminta berdialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa

"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh-tokoh kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya diterima dengan baik dan langsung berdialog," jelasnya.

11. Pemerintah terbuka terhadap kritik

Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga menerima masukan dari masyarakat.

"Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua K/L untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan," ucapnya.

12. Presiden minta rakyat percaya pemerintah

Prabowo menegaskan pemerintahannya berkomitmen memperjuangkan rakyat kecil.

"Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya pemerintah dan tenang... kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal," tuturnya.

Di akhir, ia menyerukan persatuan bangsa dan mengingatkan agar aspirasi disampaikan tanpa kekerasan.

“Mari kita jaga persatuan nasional Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba.

"Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum."

Sebelumnya, Presiden juga sempat menggelar sidang kabinet mendadak di Istana Negara pada Minggu pagi (31/8/2025), dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan partai politik.

Pertemuan ini diduga membahas situasi politik terkini, termasuk kericuhan dalam aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Igman Ibrahim)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 12 Poin Sikap Presiden Prabowo, Ketum Partai, Pimpinan DPR terkait Demo di Jakarta dan Wilayah Lain

Baca juga: Tangisan Wanita usai Bakar Rumah yang Telah Dijual lantaran Kecewa Ditinggal Suami

Baca juga: Deretan Nama Mencuat jelang Musda PAN Muaro Jambi: Masnah, BBS, hingga Aidi Hatta

Baca juga: Pernyataan Resmi Terbaru Prabowo: Pimpinan Akan Cabut Kebijakan Tunjangan DPR