Pernyataan Resmi Terbaru Prabowo: Pimpinan Akan Cabut Kebijakan Tunjangan DPR

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resmi terbaru di tengah gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah di Indonesia, Minggu (31/8/2025).

Aksi besar-besaran ini telah berlangsung sejak 25 Agustus 2025, dipicu seruan “Bubarkan DPR RI” di Jakarta.

Protes tersebut muncul akibat kekecewaan publik terhadap pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR soal gaji dan tunjangan sebesar Rp50 juta, serta desakan agar lembaga legislatif direformasi.

Puncak ketegangan terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob saat mengikuti aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Hingga kini, unjuk rasa masih berlanjut di sejumlah daerah, termasuk di Bondowoso, Jawa Timur.

Dalam suasana itu, Presiden Prabowo mengundang seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, pada Minggu.

Hadir di antaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Usai pertemuan, Prabowo menyampaikan hasil pembicaraan dengan para pimpinan parpol, termasuk mengenai sikap tegas partai terhadap kadernya.

Presiden menegaskan pihaknya terus memantau kondisi nasional.

"Terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa lain di Indonesia.

"Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Presiden dalam konferensi pers, Minggu sore.

Ia juga menekankan bahwa aparat yang terbukti bersalah dalam insiden tewasnya pengemudi ojek online akan diproses hukum secara transparan.

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan, saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka secara publik," tegasnya.

Selain itu, Prabowo menyoroti langkah tegas partai politik terhadap anggota DPR yang melontarkan pernyataan tidak tepat di publik.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," ujarnya.