JK Ingatkan Pemerintah agar Insiden 1998 Tak Terulang: Minta Maaf, Jangan Menghina Rakyat

TRIBUNJAMBI.COM - Jusuf Kalla (JK) ingatkan pemerintah agar insiden 1998 tidak terulang lagi.

Diketahui, pergerakan massa yang berunjuk rasa akhir Agustus 2025 ini, yakni berupa aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di berbagai kota di Indonesia.

Wakil Presiden ke-10 sekaligus ke-12 Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) menilai, faktor penggerak massa bukan sepenuhnya dari luar Indonesia, melainkan didominasi masalah dalam negeri.

Ia juga memberi wejangan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar tidak asal bicara, apalagi sampai menghina rakyat.

“Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah,” kata Jusuf Kalla dalam sebuah video yang disampaikan kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2025).

Dikutip  dari video podcast Gaspol Kompas.com, Sabtu (30/8/2025), Jusuf Kalla menilai amarah publik memuncak karena berbagai hal, salah satunya anggota DPR yang asal bicara.

Baca juga: Duka yang Tersisa dari Pembakaran Gedung DPRD Makassar, 4 Orang Meninggal

Baca juga: Ketika Si Hitam Kembali ke Rumah, Kisah Haru Pelepasliaran Beruang Madu di Hutan Harapan Jambi

“Iya, ini (demonstrasi) kan dimulai kemarin ya, mulai tanggal 25 malah, 25, 28, demo itu dimulai daripada soal DPR yang apa itu, tunjangannya besar, dari pihak rakyat banyak yang nganggur, banyak yang susah, kemudian omongan anggota DPR, mengatakan tolol, ini semua menyebabkan penyebab (rakyat demo),” kata JK, dikutip dari YouTube Kompas.com.

“Tapi sebenarnya juga kegelisahan masyarakat ini sudah banyak, akibat ekonomi barangkali ya, itu juga terjadi, kenapa tiba-tiba marah. Buruh marah, ojol marah, mahasiswa marah, ini kan gabungan daripada semua itu,” imbuhnya.

Ia berharap demonstrasi bisa segera selesai karena dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian nasional.

“Nah ini, mudah-mudahan bisa selesai hari ini, karena kalau tidak, ekonomi kita jadi susah. Kalau ekonomi susah, semua orang susah,” ujar JK.

“Iya (kalau) ekonomi susah, rakyat yang susah akan makin susah. Dan bukan hanya itu, semua masyarakat, pengusaha susah, mahasiswa pelajar susah, karena semua kuliah ditunda apa dan sebagainya.

Masyarakat susah, polisi susah, tentu. Tapi polisi juga tentu mempunyai kekeliruan, kesalahan, menginjak orang, itu juga sebenarnya,” terangnya.

Jangan terlalu banyak tunjangan pada saat semua orang menghemat
Jusuf Kalla menilai, tunjangan DPR yang berlebihan melawan situasi yang terjadi di masyarakat dewasa ini.

Ia mengimbau agar para anggota DPR tidak sembarangan bicara, harus sadar posisi.

“Tentu anggota DPR itu sudah sadar atau harus sadar bahwa kehidupan yang berlebihan itu ,itu melawan situasi dewasa ini, ekonomi yang sulit ini kan. Jadi harus harus berhenti ngomong begitu,” pesan JK.

Baca juga: Gedung DPRD Jambi Dirusak Saat Demo, Warga Datang Lihat Kondisi Pasca Kerusuhan