Berita Selebritis

Honorer Butuh 28 Tahun Agar Bergaji Setara Tunjangan DPR: Itu Pun Kalau Gajinya Rutin

Tayang: Sabtu, 30 Agustus 2025 10:59 WIB | Diperbarui: Sabtu, 30 Agustus 2025 11:00 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

lihat foto

Honorer Butuh 28 Tahun Agar Bergaji Setara Tunjangan DPR: Itu Pun Kalau Gajinya Rutin

Ist/ Kolase Tribun Jambi

Omara Esteghlal dan Prilly Latuconsina soroti tunjangan DPR RI dan bandingkan dengan gaji honorer.

Baca Selanjutnya:

Nasib Satpam DPRD Imron Sempat Menangis Motornya Terbakar, Kini Diganti Willie Salim: Alhamdulillah

TRIBUNJAMBI.COM - Ketimpangan kesejahteraan antara para anggota DPR di Senayan dan para pahlawan tanpa tanda jasa di lini terdepan pendidikan menjadi sorotan.

Sorotan itu di tengah riuh tuntutan massa yang menggelar aksi unjuk rasa.

Sebuah kritik pedas dilontarkan oleh Omara Esteghlal dan Prilly Latuconsina.

Dia membedah angka-angka mencengangkan di balik tunjangan anggota DPR RI yang konon mencapai angka total Rp 100 juta per bulan.

Angka fantastis ini, menurut Omara, menjadi tamparan keras bagi realitas yang harus dihadapi oleh ribuan guru honorer di pelosok negeri.

"Banyak guru-guru di pelosok dan daerah sana yang hanya dapat Rp 300 ribu per bulan, bahkan kurang,” ungkap Omara, seperti dikutip dari sebuah siaran daring.

Perbandingan yang sangat timpang ini membuka mata publik tentang jurang lebar antara upah dan tanggung jawab.

Anggota DPR RI yang kinerjanya kerap dipertanyakan, justru menikmati fasilitas dan penghasilan yang melimpah.

Sementara para guru yang mengemban tugas mulia mencerdaskan generasi penerus bangsa harus berjuang dengan upah minim.

"Bagaimana Rp 300 ribu itu mengejar Rp 100 juta? Maka guru-guru ini harus bekerja keras melewati jalan rusak, kadang melewati sungai, tanpa fasilitas mewah, dan sekolah yang infrastrukturnya pun rusak,” jelas Omara.

Kalkulasi yang dilakukan Omara semakin memperkuat argumennya.

Untuk bisa mencapai penghasilan setara tunjangan anggota DPR dalam sebulan, seorang guru honorer dengan gaji Rp 300 ribu harus bekerja tanpa henti selama 333 bulan, atau setara dengan 28 tahun.

“Bayangin, 28 tahun kerja baru bisa samain Rp 100 juta. Itu pun kalau gajinya rutin,” tegasnya.

Hitungan ini tak hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari perjuangan panjang dan pengorbanan yang tak sebanding.

Pernyataan ini disambut baik oleh Prilly Latuconsina, yang menegaskan bahwa ketidakadilan ini menjadi pemicu kemarahan rakyat.

“Jadi ya, wajar saja sebenarnya kalau rakyat marah karena adanya ketidakadilan ini,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa uang yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, sehingga wajar jika masyarakat menuntut transparansi dan keadilan.

“Dan kita bayar pajak, itu adalah uang kita, uang kita yang dipakai. Ya wajar aja kalau misalnya terjadi demo besar-besaran yang terjadi di tanggal 25 Agustus hingga hari ini,” tandas Prilly Latuconsina.

Kondisi ini menambah daftar panjang isu ketidakadilan sosial yang menjadi bahan bakar bagi gelombang demonstrasi.

Isu gaji guru honorer yang tak kunjung terangkat, dikombinasikan dengan sorotan terhadap kemewahan para pejabat, menciptakan narasi yang kuat tentang perlunya perubahan sistematis.

Peristiwa ini bukan hanya sekadar perdebatan angka, melainkan refleksi dari nilai-nilai keadilan yang dipertanyakan oleh masyarakat.

Sebelumnya, kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang diumumkan beberapa waktu lalu memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Termasuk di Jakarta.

Tuntutan massa demonstrasi beragam.

-Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR,

- Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR,

- Tolak upah mudah dan hapus outsourcing,

- Menaikkan upah minimum

- MJenaikkan pendapatan tak kena pajak

- Hapus pajak atas THR dan pesangon

- Pembatasan karyawan kontrak

- Pembatasan tenaga kerja asing

- Menghapus omibuslaw dan UU Ketenagakerjaan yang baru.