Vonis Bebas Driver Ojol Jambi Dianulir MA, Muhammad Iqbal Divonis 2 Tahun

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Muhammad Iqbal (45) driver ojek online (ojol) yang didakwa mencuri sepeda motor dan divonis bebas di Pengadilan Negeri Jambi beberapa waktu lalu, kini ditingkat kasasi divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim.

Padahal sebelumnya, Pengadilan Negeri Jambi telah memutuskan Muhammad Iqbal bebas murni dari tuduhan pencurian.

Dia sebelumnya didakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy milik tetangganya.

Atas vonis 2 tahun tersebut, harapan M Iqbal untuk hidup bebas pun kandas setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan vonis dua tahun penjara.

Setelah mendengar kekalahannya di tingkat kasasi,  Iqbal dan keluarga mengaku kecewa.

"Saya dapat kabar kalau saya kalah dan kembali ke penjara dan dihukum selama dua tahun, ujarnya.

Dia memohon perhatian dan perlindungan hukum kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta Menteri Hukum dan HAM RI Yusril Ihza Mahendra.

"Barang bukti motor dan kunci motor tidak pernah hadir di persidangan. Saya bingung mencari keadilan kemana lagi. Demi Allah saya tidak pernah mencuri. Kami selalu diajarkan hidup jujur,” ujar Iqbal.

Sementara itu, keluarga korban menegaskan mereka tidak pernah mengajarkan tindakan melanggar hukum meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi.

"Demi Allah anak saya tidak pernah mencuri," tegas sang Ayah.

M. Amin, Kuasa hukum Muhammad Iqbal menyatakan bahwa perkara ini sejak awal dipenuhi berbagai kejanggalan.

Menurutnya, pada 6 Januari 2026, Pengadilan Negeri Jambi telah memutus bebas murni kliennya karena minimnya alat bukti.

Ia menilai dalam persidangan tidak pernah dihadirkan barang bukti fisik berupa sepeda motor Honda Scoopy maupun kunci asli kendaraan yang dilaporkan hilang.

Selain itu, rekaman CCTV di lokasi kejadian disebut tidak memperlihatkan wajah terdakwa secara jelas. Pihak kuasa hukum juga menduga adanya manipulasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan saksi palsu dalam proses hukum tersebut.

M. Amin  menegaskan langkah kasasi terhadap putusan bebas murni bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini.