Nobar dan Diskusi Pesta Babi, PMKRI Jambi Soroti Kerusakan Alam dan Peran Aparat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jambi Sanctus Agustinus menyoroti menyinggung persoalan konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi Jambi.

Hal itu disampaikan mereka dalam Nonton Bareng dan Diskusi Film Pesta Babi yang diselenggarakan Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jambi, bertempat di Aula Santo Petrus Gereja Katolik Santo Gregorius Agung Jambi, Sabtu (16/5/2026) malam.

Kegiatan ini dihadiri lebih kurang 30 audiensi dan para peserta terlihat antusias dalam menyampaikan tanggapan serta pandangannya terhadap film itu dan berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua maupun daerah lainnya di Indonesia.

Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi kritis bagi mahasiswa dan masyarakat untuk membahas persoalan kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta mempertanyakan keberpihakan aparat negara terhadap rakyat.

Film Pesta Babi menggambarkan bagaimana kerakusan terhadap sumber daya alam sering kali meninggalkan penderitaan bagi masyarakat. 

Hutan dirusak, tanah masyarakat dirampas, ruang hidup dipersempit, sementara suara rakyat yang mempertahankan haknya justru kerap dibungkam. 

Dalam diskusi, para peserta menyoroti bahwa kondisi tersebut masih relevan dengan berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang mengalami konflik agraria dan kerusakan lingkungan akibat kepentingan investasi dan eksploitasi alam.

Peserta juga menyinggung persoalan konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi Jambi, salah satunya terkait aktivitas PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin).

Kasus itu menjadi sorotan karena dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan ancaman keselamatan masyarakat sekitar. 

Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga mencerminkan krisis pengelolaan sumber daya alam dan lemahnya keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan.

Diskusi juga menyoroti posisi aparat keamanan, khususnya TNI dan Polri, yang seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga kepentingan rakyat. 

Namun dalam berbagai kasus konflik sumber daya alam, aparat justru kerap dipandang lebih dekat dengan kepentingan kekuasaan dan korporasi dibandingkan masyarakat yang memperjuangkan ruang hidupnya.

Dalam acara tersebut, Ketua Presidium PMKRI Cabang Jambi Ivan Giorgio Sarogdok menyatakan Kerusakan alam bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi persoalan kemanusiaan. 

“Ketika hutan dihancurkan dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya, negara tidak boleh diam. Aparat keamanan harus berdiri bersama rakyat, bukan menjadi alat untuk membungkam perjuangan masyarakat,” tegasnya.

Penegasan serupa juga disampaikan Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jambi, Nicholas Andremoan Gultom.