Nobar dan Diskusi Pesta Babi, PMKRI Jambi Soroti Kerusakan Alam dan Peran Aparat

Menurutnya, film tersebut membuka kesadaran bahwa penjajahan hari ini bisa hadir melalui eksploitasi alam dan penyalahgunaan kekuasaan. 

“Kami mempertanyakan fungsi TNI dan Polri ketika rakyat berhadapan dengan ketidakadilan. Apakah aparat hadir untuk melindungi masyarakat, atau justru menjaga kepentingan pihak yang merusak alam dan menindas rakyat kecil? Pertanyaan ini penting dijawab demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujarnya.

Sementara itu, satu diantara peserta, Anggota Biasa PMKRI Cabang Jambi Sanctus Agustinus Alvarez Girsang, juga menyampaikan pandangannya.

Dia mengatakan, persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan sengketa tanah, tetapi juga menyangkut hak hidup masyarakat.

Menurutnya, hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi rakyat, bukan justru memperkuat kepentingan pemodal dan kelompok tertentu. 

“Ketika masyarakat adat, petani, dan warga kecil kehilangan tanahnya akibat konflik agraria, maka negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan yang berpihak kepada rakyat,” jelasnya.

Sebab itu, mereka berpendapat negara melalui seluruh institusinya, termasuk TNI dan Polri, harus kembali pada fungsi utamanya.

Fungsi yang dimaksud ialah sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan sosial, bukan menjadi alat yang memperkuat ketimpangan dan pembungkaman suara masyarakat.

PMKRI Cabang Jambi menegaskan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus bersuara, mengawal isu-isu sosial dan lingkungan, serta menjaga nilai kemanusiaan dan demokrasi agar tetap hidup di tengah masyarakat. (Tribun Jambi/Syrillus Krisdianto)

Baca juga: Layar Digulung Aparat: Bedah Kasus Film Pesta Babi dalam Kacamata HAM