Mengenal El Nino dan Dampak bagi Warga Jambi, Waspada Krisis Air

TRIBUNJAMBI.COM -Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 mulai dipandang sebagai persoalan serius yang tidak bisa ditangani secara reaktif.

Pemerintah Provinsi Jambi memilih bergerak lebih awal dengan memperkuat strategi mitigasi, menyusul peringatan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika terkait potensi fenomena El Nino tahun ini.

Fenomena El Nino sendiri merupakan kondisi anomali iklim global yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur.

Dampak dari fenomena ini sangat luas, salah satunya adalah perubahan pola curah hujan di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia yang cenderung mengalami penurunan intensitas hujan secara signifikan.

Dalam konteks Indonesia, El Nino kerap memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering dari biasanya.

Kondisi ini membuat kelembapan tanah menurun drastis, vegetasi menjadi lebih mudah terbakar, serta meningkatkan potensi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. 

Bahkan, dalam beberapa kasus, fenomena ini juga memicu peningkatan gangguan kesehatan akibat kabut asap dan debu.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh elemen menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi karhutla tahun ini. Ia menyebut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat sejak dini.

“Ya jadi begini, Pak Menteri Lingkungan Hidup dengan para pejabat pusat tentunya berharap kesiapan di daerah itu penting. Ya kesiapsiagaan kita di daerah dalam rangka untuk antisipasi karhutla 2026 ini,” ujarnya.

Berdasarkan paparan BMKG, fenomena El Nino diperkirakan mulai terasa pada Juni, meningkat pada Juli, dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Periode tersebut dinilai sebagai fase krusial yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan.

Menghadapi kondisi itu, Pemerintah Provinsi Jambi tidak hanya mengandalkan satu sektor, melainkan menggerakkan seluruh kekuatan lintas instansi. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi.

Sejumlah unsur seperti TNI, Polri, hingga Manggala Agni disiapkan sebagai garda terdepan dalam penanganan karhutla. Selain itu, peran relawan juga dinilai strategis dalam mendukung upaya pencegahan di tingkat lapangan.

Tidak hanya itu, instansi teknis seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga turut dilibatkan. Keduanya memiliki peran penting dalam menangani dampak lanjutan, terutama terkait penanganan masyarakat terdampak dan potensi gangguan kesehatan.

Pemerintah juga menggandeng sektor swasta serta komunitas masyarakat peduli api untuk memperluas jangkauan pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem deteksi dini serta respons cepat di wilayah rawan.

“Termasuk juga peran swasta dan Komunitas Masyarakat Peduli Api, ini kita gerakkan lagi,” kata Al Haris.