Sebaran 5.506 Sertifikat di 7 Kelurahan di Jambi yang Masuk Zona Merah Pertamina

Kemenkeu sedang Inventarisasi Aset 

Purnama juga memaparkan persoalan serupa tidak hanya terjadi di Jambi, tetapi juga di beberapa daerah lain. 

Saat ini, Kemenkeu sedang melakukan inventarisasi dan penilaian aset untuk menentukan langkah penyelesaian.

Terkait permintaan warga agar blokir sertifikat dibuka sementara, Purnama belum dapat memastikan.

Ada kemungkinan dibuka untuk masyarakat yang memiliki sertifikat lebih dahulu, tetapi masih dalam tahap pemetaan. 

Setelah semua data terkumpul, baru bisa dilihat solusinya.

Baca juga: Cuaca Jambi Akhir Pekan 25-26 Oktober 2025, Hati-hati di Perjalanan

Menurut Purnama, lahan tersebut secara prinsip adalah barang milik negara, sehingga penyelesaiannya harus berdasarkan kebijakan pemerintah pusat.

Lepemilikan masyarakat dan kepemilikan negara secara proporsional. Di situ ada hak negara yang juga harus dijaga.

Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Zayadi, mempertanyakan dasar klaim Pertamina atas tanah yang selama ini diakui warga sebagai milik sah. 

Dia menilai, Pertamina tidak pernah menyampaikan kepemilikan aset itu saat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi, baik pada 2005 maupun revisi terakhir 2024.

Saat pembahasan RTRW, Pertamina tidak pernah menyampaikan ada aset mereka di sana. 

Bahkan, saat diundang khusus, mereka tidak bisa menunjukkan dasar hukumnya.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, berharap langkah Kemenkeu bisa memberikan kepastian hukum bagi ribuan warga yang terdampak.

Dia berharap besar kepada pemerintah pusat agar persoalan menemukan titik terang. Karena, kasihan warga yang lahannya sudah bersertifikat tiba-tiba diblokir.

Ketua DPRD Kota Jambi. Kemas Faried menambahkan pihaknya akan terus memantau perkembangan di Kemenkeu dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.