Ratu Mas Dewi: Pelayanan Publik Disabilitas Harus Ramah dan Inklusif

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Ketua Perempuan Disabilitas Provinsi Jambi, Ratu Mas Dewi, menegaskan pentingnya pemahaman prinsip dasar dalam melayani penyandang disabilitas.

“Prinsip dasar itu ialah menghormati setiap penyandang disabilitas, mendukung kemandirian dengan memberikan pilihan dan kontrol atas pilihan mereka, memastikan partisipasi tanpa diskriminasi, serta menyediakan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Menurutnya, prinsip tersebut dapat mendorong terciptanya kemandirian bagi penyandang disabilitas.

“Kemandirian akan terwujud jika akses tersedia. Jangan sampai harus menunggu dijemput atau bergantung pada orang lain,” tuturnya.

Namun, Ratu mengungkapkan bahwa masih ada petugas pelayanan publik yang menggunakan bahasa kurang ramah.

“Kata-kata seperti orang normal dan tidak normal itu bentuk pelecehan. Disabilitas adalah keberagaman, jadi harus dipahami dengan bahasa yang ramah,” jelasnya.

Ia berharap penyedia layanan publik dapat memberikan pelayanan maksimal untuk seluruh ragam disabilitas.

“Acara ini menjadi langkah awal untuk memahami penyandang disabilitas. Harapannya, pelayanan publik bisa benar-benar optimal,” tambahnya.

Baca juga: Ombudsman: Kualitas Pelayanan Administrasi untuk Disabilitas di Jambi Masih Rendah

Tantangan Pelayanan Publik untuk Disabilitas

Ratu menyebut masih banyak tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik.

“Misalnya akses fisik, masih ada bangunan tanpa ramp, toilet yang tidak ramah disabilitas, hingga ketiadaan parkir khusus,” terangnya.

Selain itu, akses informasi juga menjadi kendala serius.

“Dokumen tidak tersedia dalam format braille, website tidak mendukung screen reader, layanan bahasa isyarat minim, serta kurangnya pemahaman petugas tentang ragam disabilitas, itu semua jadi hambatan,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendorong adanya edukasi khusus bagi petugas pelayanan.

“Edukasi diperlukan terkait cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, serta peningkatan fasilitas kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak merasa menjadi beban,” katanya.