Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Isu pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat di media sosial menjelang aksi unjuk rasa besar di Gedung DPR RI.
Wakil Ketua DPR, Ahmad Sahroni, merespon gelombang seruan tersebut dengan pernyataan yang tajam dan tidak terduga.
Menurutnya, mengkritik dan mencaci boleh saja, tetapi harus tetap beretika.
"Kami terima, tetapi ada adab, ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu," kata Sahroni di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025) kemarin.
Ahmad Sahroni menilai wacana pembubaran DPRRI umumnya datang dari pihak yang tidak memahami betul peran dan kerja wakil rakyat.
Dia menegaskan, DPR RI tetap memiliki peran penting dan empati terhadap rakyat.
Namun, ia tidak menutupi rasa kecewanya terhadap cara kritik yang dinilainya sudah berlebihan.
Puncak pernyataan Sahroni yang paling mengejutkan adalah saat ia melontarkan kata-kata keras untuk menanggapi seruan tersebut.
Baca juga: Kabar Demo Besar-besaran Bubarkan DPR RI Viral di Sosmed: Hoaks atau Fakta?
Baca juga: Aksi Protes Unik Warga Pati: Datangi Kantor Pos, Kirim 2.500 Surat ke KPK
Baca juga: Heboh Brigadir Esco Tewas Tergantung di Pohon, Istrinya juga Anggota Polisi Briptu Rizka Sintiyani
"Tapi, jangan mencaci maki berlebihan karena merusak mental. Catat nih, orang yang cuma mental bilang 'bubarin DPR', itu adalah orang tol*l se-dunia," tegasnya.
Meski mendapat serangan balik, Sahroni tetap bersikukuh DPR RI akan terus berdiri dan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Pernyataan ini sontak menjadi sorotan, memicu perdebatan di ruang publik mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan etika dalam berdemokrasi.
Sebelumnya, beredar isu terkait rencana aksi demo besar-besaran dengan tuntutan "bubarkan DPR RI" pada 25 Agustus 2025.
Isu tersebut santer beredar di berbagai platform media sosial.
Seruan ini muncul di tengah ketidakpuasan publik terhadap kinerja legislatif.
Terutama terkait isu tunjangan perumahan anggota dewan yang kontroversial.
Informasi yang beredar luas dan viral di media sosial dan pesan berantai mengajak masyarakat untuk turun ke jalan pada Senin, 25 Agustus 2025.
Tuntutan utama yang diangkat adalah pembubaran DPR RI sebagai bentuk protes terhadap berbagai hal yang dianggap merugikan rakyat, seperti:
-Dugaan korupsi
- Gaya hidup mewah anggota dewan
Baca juga: Viral Anggota DPR Hajar ASN saat Rapat, Terdengar Teriakan: Sudah, Jangan!
Baca juga: Sosok Didit Herdiawan, Wamen KKP Dilantik Prabowo Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
- Pengesahan undang-undang yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik.
Tuntutan lain juga mencakup desakan untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan.
Namun, isu ini telah diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait.
Organisasi mahasiswa, dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, secara tegas membantah akan menggelar aksi pada tanggal tersebut.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menyatakan aksi mereka telah dilaksanakan lebih awal, yaitu pada 21 Agustus 2025.
"Kami dari BEM SI Kerakyatan tidak akan menggelar aksi pada 25 Agustus. Aksi kami sudah selesai pada 21 Agustus 2025. Isu yang beredar itu bukan dari kami," ujarnya.
Selain itu, perlu dicatat bahwa seruan demo dari kelompok buruh juga beredar, namun dengan tanggal yang berbeda.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan bahwa kelompok buruh akan menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Gedung DPR RI atau Istana Kepresidenan pada 28 Agustus 2025.
"Partai Buruh dan serikat buruh akan turun ke jalan, tetapi tanggalnya 28 Agustus di depan Gedung DPR atau Istana Merdeka. Isu yang beredar soal 25 Agustus bukan dari kami," ujar Said Iqbal.
Menanggapi isu demo tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan sikap terbuka dan siap menerima aspirasi dari masyarakat.
"Kami dari BEM SI Kerakyatan tidak akan menggelar aksi pada 25 Agustus. Aksi kami sudah selesai pada 21 Agustus 2025. Isu yang beredar itu bukan dari kami," jelas Puan Maharani.
Puan juga telah mengklarifikasi polemik mengenai tunjangan rumah anggota DPR.
Baca juga: Kekayaan Darli, Ketua DPRD Empat Lawang periode 2024-2029, Hartanya Rp4,5 M
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota dewan.
Sementara tunjangan tersebut merupakan kompensasi pengganti rumah jabatan yang telah dikembalikan ke pemerintah.
"Tidak ada kenaikan gaji DPR. Tunjangan itu adalah biaya sewa rumah dan itu untuk rumah yang bukan rumah jabatan," jelasnya.
Pihak kepolisian juga telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pengamanan jika demo pada 25 Agustus benar-benar terjadi.
Ribuan personel akan disiagakan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa dengan pendekatan yang humanis dan persuasif.
Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi. Polri akan siaga penuh mengamankan jalannya demo, jika memang terjadi, dengan pendekatan persuasif dan humanis," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Hancurnya Wawan Gonceng Jenazah Kakaknya Pakai Motor 5 Jam Gegara Jalan Rusak: Ini Tidak Mudah
Baca juga: Aksi Protes Unik Warga Pati: Datangi Kantor Pos, Kirim 2.500 Surat ke KPK
Baca juga: 4 Mobil Pelansir BBM di Bungo Diamankan Polisi, Kapolres: Merugikan Negara dan Masyarakat
Baca juga: Tim Medis Sarolangun Tembus Sungai dan Jembatan Gantung Layani Warga Lewat Program Dokter Maju