Akhirnya, ASN yang menjadi korban pemukulan berhasil diamankan dan dibawa keluar dari ruangan rapat, meninggalkan ketegangan yang belum sepenuhnya mereda.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai pemicu utama dari keributan yang berujung pada kekerasan fisik ini. 

Rapat antara lembaga legislatif (DPRD) dan eksekutif (Dinas PUPR) merupakan agenda rutin dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

 Umumnya, rapat semacam ini membahas isu-isu krusial terkait kebijakan publik, pelaksanaan proyek, atau evaluasi kinerja.

Insiden ini tidak hanya mencoreng citra individu yang terlibat, tetapi juga berpotensi merusak marwah institusi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan Pemerintah Kota Palembang sebagai pelayan publik.

 Tindakan kekerasan, terutama di dalam forum resmi pemerintahan, merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan hukum yang berlaku.

Saat ini, wartawan dari TribunSumsel.com di lapangan tengah berupaya menghimpun informasi lebih lanjut untuk mendapatkan kronologi yang utuh serta meminta konfirmasi dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk pimpinan DPRD Kota Palembang dan Kepala Dinas PUPR Kota Palembang. 

Publik kini menantikan klarifikasi resmi serta langkah tindak lanjut, baik secara etik melalui Badan Kehormatan DPRD maupun secara hukum jika pihak yang dirugikan menempuh jalur pelaporan.

Artikel ini diolah dari Tribunsumsel

Baca juga: 5 Pasal Disiapkan Jerat 20 Senior Prada Lucky Namo, Tersangka Penganiayaan