Baca tanpa iklan
TRIUNJAMBI.COM – Anggapan pengibaran bendera One Piece yang tengah ramai jelang HUT RI ke-80 sebagai tindakan makar dinilai terlalu berlebihan.
Penilaian itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira.
Andreas dengan tegas tidak setuju dengan anggapan tersebut.
Menurutnya, tindakan tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini.
"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera one piece sebagai tindakan makar," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Minggu (3/8/2025).
Fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami khas karakter Monkey D. Luffy dari manga dan anime One Piece belakangan marak dilakukan dan viral di sosial media.
Fenomena itu terutama oleh sopir truk dan komunitas penggemar.
Mereka mengibarkannya di sejumlah titik sebagai bagian dari ekspresi menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Baca juga: Fenomena Pengibaran Bendera One Piece, Simbol Kekecewaan dan Perlawanan Rakyat
Baca juga: KEJAMNYA Ibu Mertua, Maki-maki Menantu Lagi Melahirkan: Biar Kamu Mati, Lahirkan Dulu Anak Itu
Baca juga: DIKIRA MAINAN: Bocah 2 Tahun Gigit Kepala Ular Kobra Hingga Putus
Andreas menilai, alih-alih ditanggapi secara represif, pemerintah semestinya melihat fenomena ini sebagai bentuk kritik simbolik dari masyarakat.
"Ini lebih pada bentuk ekspresi sebagian publik yang mengenal komik one piece untuk menunjukan adanya hal yang kurang beres dalam sistem kekuasaan," ujarnya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak menyikapi fenomena tersebut.
"Pemerintah yang bijak tentu akan melihat ini sebagai wahana introspeksi," ungkap Andreas.
Dianggap Bentuk Makar
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai bahwa pengibaran bendera bajak laut tersebut bisa mengarah pada tindakan subversif yang berbahaya.
Firman berpendapat, tindakan tersebut merupakan bentuk kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara sekaligus provokasi menjelang peringatan kemerdekaan.
"Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," kata Firman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).