Polemik di Papua

MURKA Mahasiswa di Konflik TNI-Polri dan KKB Papua Libatkan Sipil, Minta Prabowo Tarik Aparat

Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Darwin Sijabat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan murka terhadap TNI-Polri dan TPNPB-OPM atau KKB Papua yang melibatkan warga sipil dalam konflik.

Sejak saat itu terjadi pengiriman pasukan keamanan ke wilayah itu. 

Baca juga: SATGAS Perketat Pengamanan Usai KKB Papua Tembak 3 Warga dan Bakar 11 Rumah Gegara Istri Selingkuh

Akibatnya warga sekitar mengungsi ke Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya,

“Kami mendesak komnas HAM RI dan Komnas perwakilan Papua, segera melakukan investigasi karena diduga anggota TNI-Polri melakukan tindakan pelanggaran HAM berat atas penembakan warga sipil di Distrik Kurima dan Tangma, Kabupaten Yahukimo,” ujarnya.

TNI Bantah Klaim KKB Papua

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI membantah tegas klaim kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KKB Papua.

Bantahan itu terkait adanya penyerangan pos militer di Yuguru, Papua, (20/6/2025). 

TPNPB-OPM atau KKB Papua sebelumnya menuding TNI telah menambah dua pos militer di wilayah tersebut.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyatakan informasi yang disebarkan KKB Papua adalah hoaks. 

"Itu informasi hoaks, tidak ada informasi tentang prajurit TNI yang gugur," tegas Kristomei pada Sabtu (21/6/2025).

Menurut Kristomei, tudingan KKB Papua mengenai pembangunan pos militer di pemukiman sipil adalah bagian dari propaganda yang kerap mereka naikkan. 

Hal ini, kata dia, didasari oleh kekhawatiran TPNPB-OPM terhadap keberadaan pos-pos TNI.

"Adanya Pos TNI ruang gerak dan logistik (OPM) menjadi terbatas," jelas Mayjen Kristomei Sianturi. 

Dia menambahkan, keberadaan aparat militer di Papua bertujuan utama untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk intimidasi dan ancaman KKB Papua.

Lebih lanjut, Kristomei menuturkan bahwa pos-pos TNI di Papua juga berfungsi untuk mencegah perampasan hewan ternak atau makanan warga sipil oleh kelompok separatis tersebut. 

Dengan adanya pos TNI, TPNPB-OPM tidak bisa lagi dengan leluasa memeras atau mengintimidasi masyarakat untuk meminta makanan di kampung-kampung.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau yang disebut KKB Papua kembali menyerang pos militer.

Halaman
123

Berita Terkini