Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan murka terhadap TNI-Polri dan TPNPB-OPM atau KKB Papua yang melibatkan warga sipil dalam konflik.
Masiswa yang menyerukan itu datang dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Seruan itu disampaikan usai diskusi konflik bersenjata di Distrik Kurima dan Distrik Tangma.
Kata mahasiswa, warga sipil menjadi korban dalam konflik antara TNI-Polri dan KKB Papua.
Hiskia Hilapok selaku perwakilan mahasiswa menginginkan tidak adanya warga sipil dalam kontak tembak.
“TPNPB-OPM dan TNI-Polri agar tidak melibatkan warga sipil (dalam konflik bersenjata), sebab warga sipil yang justru menjadi korban dalam kontak tembak. Warga sipil justru wajib dilindungi,” kata Hiskia Hilapok, Sabtu (21/6/2025) dilansir Tribunjambi.com pada Minggu (22/6/2025).
Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik prajurit TNI-Polri non-organik dari Distrik Kurima dan Distrik Tangma.
“(Kami juga minta) stop kriminalisasi, intimindasi dan pembunuhan terhadap warga sipil di Kurima, Tangma, Nduga, Intan Jaya, Puncak, Dogiyai, Maybrat dan seluruh Tanah Papua,” ucapnya.
Baca juga: KKB Papua Serang Pos Militer, TPNPB-OPM Klaim Tewaskan 1 TNI dan Beberapa Prajurit Terluka
Baca juga: ISRAEL Hantam Jantung Fasilitas Nuklir Iran: Asap Mengepul dari Kaki Pegunungan Isfahan
Baca juga: Jubir TPNPB-OPM Bantah KKB Papua Serang Warga Sipil: Kalenak Murib Tembak Anak Buah yang Selingkuh
Sementara itu, Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa Suku Hubla di Yahukimo, Niel Lantipo meminta pemerintah Kabupaten Yahukimo segera mengambil langkah.
Terlebih kepada warga yang mengungsi dari Kurima ke beberapa lokasi terdekat di sana.
“Sejak Mei 2025, di Kurima terjadi kontak tembak antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri, yang mengakibatkan satu anggota TPNPB-OPM tertembak."
"Tidak hanya itu, dalam beberapa hari terakhir ini, terjadi kontak tembak, sehingga sampai sekarang korban ada tiga orang. Satu warga sipil dan dua lainnya anggota TPNPB-OPM,” kata Lantipo.
Menurutnya, melihat kondisi itu pihaknya mendesak pemerintah pusat dan daerah agar menarik TNI-Polri non-organik dari Kurima.
Sehingga warga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa.
Kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan aparat keamanan di Yahukimo sudah berlangsung sejak 2018 hingga kini.