TRIBUNJAMBI.COM - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, melontarkan ancaman dan peringatan keras pasca penembakan yang menewaskan dua pekerja bangunan di Jayawijaya.
Penembakan tersebut seperti diketahui menyasar pada pekerja yang sedang membangun gereja.
Keduanya ditembak dengan tuduhan sebagai intelijen militer Indonesia.
Peringatan itu ditujukan kepada TNI-Polri serta warga Papua.
Sebby Sambom menegaskan, tidak ada lagi toleransi bagi pihak manapun yang beraktivitas di "zona perang" mereka.
Pernyataan itu disampaikan dalam klaim tanggung jawab atas penembakan dua pekerja bangunan di Kampung Air Garam, Distrik Asotipo.
Kedua korban penembakan itu dituding sebagai intelijen menyamar.
"Kami sudah berulang kali mengingatkan bahwa seluruh aktivitas pembangunan, termasuk tukang bangunan, tukang kayu, dan pekerja proyek jalan di zona perang harus dihentikan. Jika tidak, kami akan anggap sebagai ancaman."
Baca juga: KKB Papua Akui Tembak 2 Pekerja Bangunan di Jayawijaya, TPNPB-OPM Tuding Intelijen sedang Menyamar
Baca juga: Kata Polisi Soal KKB Papua Diduga Tembak 2 Pekerja Bangunan Gereja di Jayawijaya
Ancaman TPNPB-OPM kian serius.
Markas TPNPB-OPM dengan tegas menyatakan wilayah konflik kontra TNI-Polri tidak boleh dijadikan sebagai area kegiatan sipil.
"Mulai hari ini kami tidak akan segan-segan. Kami akan bersihkan semua. Ko orang Papua yang bawah muka kah, jadi Intelijen Indonesia kah, kami akan tembak," ujar Sebby.
Dia memperingatkan semua pihak, termasuk orang asli Papua, untuk menjauhi lokasi-lokasi rawan demi keselamatan pribadi.
Sebby Sambom juga tak segan mengecam pernyataan Bupati Jayawijaya yang meminta Egianus Kogoya dan pasukan TPNPB angkat kaki dari Wamena.
Menurutnya, permintaan tersebut adalah tindakan yang salah dan justru mengundang perlawanan dari TPNPB-OPM sebagai "tuan rumah".
"Wamena kita punya rumah, bukan bupati punya rumah, siapa mau mengusir siapa? Sama-sama kita baku usir di kota ini," tegasnya, menyoroti ketegangan perebutan kendali wilayah.