Data pemilih yang telah dikumpulkan oleh tim pemenangan tersebut, selanjutnya difaktualkan oleh tim pendamping cakada untuk dicek kebenarannya. 

"Apakah benar-benar orang tersebut akan memilih calon kita atau hanya mencatut nama saja," tuturnya.

Nanti, setelah difaktualkan, maka akan diperoleh hasil yang dapat dikategorikan ke dalam tiga zona wilayah, yakni zona wilayah hijau, zona wilayah kuning dan zona wilayah merah.

"Zona wilayah hijau dikategorikan sebagai wilayah yang aman, atau mayoritas pemilih akan memilih calon," ujar narasumber Tribun.

Zona wilayah kuning dikategorikan sebagai wilayah yang masih rawan, kemungkinan menang tipis ataupun kalah tipis bisa terjadi, karena pemilih masih ragu-ragu siapa calon yang akan dipilih.

Kemudian, zona wilayah merah dikategorikan sebagai wilayah yang sudah dipastikan elektabilitas calon kepala daerah tersebut rendah, dan kemungkinan menangnya sangat tipis.

Narasumber Tribun juga mengatakan, dari tiga kategori zona wilayah itu, hanya zona wilayah hijau dan zona wilayah kuning yang akan mendapat distribusi siraman politik uang.

Sedangkan untuk zona merah akan ditinggalkan, karena potensi menang tipis. 
"Dan jika didistribusikan politik uang maka hasilnya dipastikan juga tidak akan maksimal," lanjutnya.

Pada zona wilayah hijau dan zona wilayah kuning, tim cakada akan memaksimalkan pendistribusian politik uang agar pemilih dapat memberikan suaranya.

"Dari tiga zona wilayah yang telah dipetakan, yang akan digarap itu cuma zona hijau dan zona kuning, untuk zona merah itu ditinggal," ujarnya 

Berapa Jumlah Uangnya?

Narasumber Tribun mengungkapan untuk zona wilayah hijau, pendistribusian politik uang di kisaran angka Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per orang. 

"Itu karena kategorinya suaranya sudah aman, dan hanya mengamankan suaranya agar tidak beralih ke pesaing," ujarnya.

Baca juga: Sosok Afif, Oknum Sipir Lapas Jambi yang Divonis Hukuman Mati, Tetangga Tak Ada yang Kenal

Sementara untuk zona kuning, pendistribusiannya akan lebih besar, berada di angka Rp150 ribu per orang, dengan tujuan untuk merebut suara dari pemilih yang masih ragu menentukan pilihannya.

Meski begitu, ia tidak mengungkapkan berapa total dana yang telah disiapkan oleh calon kepala daerah yang didampinginya tersebut untuk menyiram atau dalam bahasa politiknya mengamakan suara di pilkada.