Menteri juga punya, anggota DPR punya, begitu pun bupati wali kota.

Kalau zaman Pak Soeharto dulu namanya dana taktis menteri.

Uang itu dapat digunakan oleh pejabat dan nanti dipertanggungjawabkan.

Saya dulu Menteri Kehakiman dan HAM dan saya ini dulu aktivis HMI.

Begitu saya jadi menteri, datangnya adik-adik mahasiswa dari kampus UI, lalu datang dari yayasan dan dari masjid-masjid.

Dari mana kita akan memberikan sumbangan kepada kegiatan-kegiatan ini. Gaji menteri pada waktu itu Rp18 juta per bulan.

Kalau HMI saya kasih Rp5 juta, lalu yang lain taruhlah dikalikan tiga, sudah habis gaji saya tersisa Rp3 juta.

Karena itulah dana operasional menteri ini yang diberikan para pejabat untuk membantu kegiatan.

Misalnya ada seorang tokoh atau kiai yang diminta presiden untuk ke Jakarta dari Makassar.

Masa terus biaya tiket pesawatnya kiai tidak diganti. Nah, dari situlah dana operasional digunakan.

Kubu 02 meyakini bahwa tanggal 22 April 2024 semua petitum dari pihak pemohon bakal kandas?

Saya kira ya, karena fair saja kita itu kan tidak mengenal asas pembuktian terbalik walaupun indirect ya.

Kami membuktikan bahwa dalil-dalil mereka itu tidak terbukti jadi barang siapa yang menuduh dia harus membuktikan.

Jangan kita nuduh-nuduh orang lantas meminta orang yang dituduh untuk membuktikan.

Misalnya saya bilang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, terus kita minta Pak Jokowi harus datang ke pengadilan bawa ijazah.