Baca tanpa iklan
Aminuddin Maruf mengatakan tidak ada pembahasan khusus yang dibicarakan dalam pertemuan capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran di Kartanegara.
TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh perintahkan seluruh kader yang ada di DPR RI untuk wajib ikut jika hak angket digulirkan.
Hak angket tersebut seperti diketahui disampaikan Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo.
Dia menyampaikan usulan tersebut untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.
Surya Paloh menilai bahwa hak angket merupakan bagian dari konstitusi.
Terlebih dugaan kecurangan Pilpres 2024 saat ini terus dikumpulkan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.
Termasuk dari Timnas Anies-Muhaimin yang diusung Partai Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat.
Surya Paloh juga telah memberikan arahan agar fraksi Partai Nasdem di DPR RI wajib untuk ikut serta dalam hak angket tersebut.
"(Hak angket) itu hak konstitusional, saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar meng-iya-kan tapi wajib menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," ujar Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Baca juga: TKN Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Gibran Bertemu di Kertanegara
Baca juga: Respon Positif JK Soal Usul Ganjar Hak Angket DPR: Itu Bagus Menghilangkan Kecurigaan Pilpres 2024
Baca juga: Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Kota Jambi Masih Berlangsung, Baru Selesai 3 Kecamatan
Surya Paloh menambahkan sangat disayangkan jika ada hak konstitusional tidak digunakan untuk mengevaluasi Pilpres 2024.
Apalagi ditemukan adanya dugaan kecurangan.
Menurutya, hak angket yang dimotori PDI Perjuangan perlu didukung oleh semua partai di pareleman, begitu juga NasDem.
Saat ini, Timnas AMIN akan mengikuti jalannya proses Pemilu hingga selesai sekaligus mengevaluasi," progress yang berjalan.
"Tidak baik kita katakan itu tidak baik, kurang dan sepakat. (Hak angket) itu hak dalam berdemokrasi. Sikap kita dalam hal ini pendukung Anies-Muhaimin jelas memberikan dukungan. Prosesnya bagaimana, biarkan mengalir natural saja," ujar Surya.
Sebelumnya, hak angket kali pertama diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo pada Senin (19/2/2024).
Ganjar mengatakan, menggulirkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ia menilai hal tersebut perlu disikapi secara serius.
Bahkan, partai politik pengusungnya pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar.
Dukungan terhadap hak angket juga disampaikan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Menurut Anies, partai-partai di Koalisi Perubahan yang mengusungnya akan siap mendukung penggunaan hak angket tersebut.
Baca juga: Jabatan Menteri Prabowo-Gibran Jadi Rebutan?, Politisi Golkar: Posisi Terbatas, Tak Guna Gabung
"Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini, Nasdem, PKB, dan PKS, siap ikut dan PDI-P sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini. Saya yakin tiga-tiganya akan dukung," ujar Anies.
Respon Jusuf Kalla Soal Hak Angket
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menanggapi usulan Ganjar Pranowo agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
JK menilai bahwa pengajuan tersebut bisa hilangkan kecurigaan semua pihak terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.
Dia menilai hak angket tersebut merupakan upaya untuk membuktikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Jusuf Kalla, jika Pilpres 2024 tidak ada kecurangan maka setiap peserta Pilpres tidak perlu khawatir dengan adanya hak angket di DPR RI.
Sebaliknya, jika ada yang menghalang-halangi sama saja dugaan kecurangan tersebut seolah ingin ditutupi.
"Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus menghilangkan kecurigaan," ujar JK dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024).
Jusuf Kalla menambahkan, adanya hak angket akan menguntungkan semua pihak.
Terutama masyarakat yang ingin mengetahui apakah dugaan kecurangan di Pilpres 2024 benar terjadi atau tidak.
"Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa, bisa jadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya," ujar JK dikutip dari Kompas.com.
Adapun Hak Angket wacana pengajuan hak angket DPR RI dimunculkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo mengajak partai politik pengusung capres dan cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar turut serta dalam pengajuan hak tersebut.
Saat ini, partai pengusung Ganjar Pranowo di parlemen adalah PDI Perjuangan dan PPP.
Sedangkan partai pengusung Anies-Muhaimin yang duduk di Senayan adalah Partai Nasdem, PKB dan PKS.
Baca juga: Tersebar di 11 Kecamatan, Tahun ini Pemkab Tanjab Timur Bangun Jalan Lingkungan Pemukiman
Parpol pengusung Anies-Muhaimin menyatakan siap mendukung hak angket, tapi masih ingin melihat keseriusan PDI Perjuangan dalam memperjuangkan wacana tersebut di DPR RI.
Anies Baswedan Sambut Baik Wacana Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024, Cak Imin Nyatakan PKB Siap Dukung
Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyambut baik wacana digulirkannya hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.
Anies meyakini partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, PKB dan PKS pun akan siap mendukung hak angket itu.
"Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
"Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama," lanjut Anies.
Anies Baswedan pun memastikan, jika hak angket itu digulirkan, Tim Hukum AMIN akan menyiapkan bukti-bukti dugaan kecurangan pilpres 2024.
Dia juga memastikan pihaknya akak berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud perihal hak angket kecurangan pemilu.
"Mami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ujar Anies.
Sementara itu cawapres 01 yang juga Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku partainya, PKB juga menyambut baik usulan Ganjar.
"Siap," ujar Cak Imin.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Prediksi Skor Lecce vs Inter Milan di Serie A Malam Ini - 00.00 WIB
Baca juga: TKN Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Gibran Bertemu di Kertanegara
Baca juga: Viral Pedagang Es Krim Dijambret saat Jualan Keliling, Uang Setoran Rp 5 Juta dan Handphone Raib
Baca juga: Prediksi Skor Chelsea vs Liverpool di Final Piaa EFL Malam Ini - 22.00 WIB