Jabatan Menteri Prabowo-Gibran Jadi Rebutan?, Politisi Golkar: Posisi Terbatas, Tak Guna Gabung

TRIBUNJAMBI.COM - Politisi Partai Golkar mengingatkan bahwa tidak adanya gunanya bergabung dengan Prabowo-Gibran jika hanya mengejar kursi menteri, sebab posisi tersebut terbatas jumlahnya.

Seperti diketahui bahwa pasangan nomor urut 02 di Pilpres 2024 itu diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

Dalam koalisi tersebut, Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo itu diusung delapan partai.

Delapan partai itu meliputi empat partai yang saat ini memiliki kursi di DPR RI, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Sementara empat lainnya, partai baru dan nonparlemen, yakni Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garuda.

Dengan jumlah partai dalam koalisi terseut, DPP Partai Golkar mengingatkan kementerian di kabinet sangat terbatas.

Sehingga untuk partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang ingin bergabung di pemerintahan selanjutnya tidak kecewa jika tak mendapat jatah menteri.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo mengakui kerja sama dalam membangun bangsa sangat penting.

Akan tetapi bukan berarti jika telah gabung ke pemerintah, harus mendapatkan posisi.

Baca juga: Pengamat Prediksi Ketum Megawati Bakal Cabut Menteri PDIP dari Kabinet: Hukuman Politik ke Jokowi

Baca juga: Daftar 7 Menteri PDIP yang Diprediksi Bakal Ditarik Megawati dari Kabinet Jokowi

Baca juga: Ajudan Prabowo Setia Temani Nikita Mirzani Berobat, Netizen Malah Minta Rizky Irmansyah Hati-hati

Semakin banyak unsur yang bergabung, artinya semua harus menyadari ada keterbatasan posisi yang harus diisi dalam kabinet pemerintahan nanti.

Menurutnya hal tersebut tidak disadari oleh partai yang ingin bergabung, konsep penggabungan nantinya berakhir menjadi tidak efektif dan efisien.

"Oleh karena itu, penggabungan ini proporsional saja begitu. Tetapi, semua harus bersepakat untuk itu. Kalau kita bicara konsepnya itu efisiensi dan efektivitas, ya, tidak ada gunanya kalau bergabung itu tujuannya adalah semuanya kepengin jadi menteri," ujar Firman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/2/2024). Dikutip dari Kompas.id.

Firman menambahkan pembagian "kue" kekuasaan tidak melulu harus di kementerian, tetapi bisa di banyak tempat lain. Mereka bisa berpartisipasi melalui legislatif, dunia usaha, atau bahkan di sektor yudikatif.

Di isi lain Firman juga tidak sepakat apabila kekritisan parpol di parlemen nanti, menjadi berkurang karena telah bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

Ia menilai meski berada di pemerintahan, parpol tersebut juga boleh mengkritik kebijakan pemerintahan selama isinya obyektif, konstruktif, dan proporsional.