Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh perintahkan seluruh kader yang ada di DPR RI untuk wajib ikut jika hak angket digulirkan.
Hak angket tersebut seperti diketahui disampaikan Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo.
Dia menyampaikan usulan tersebut untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.
Surya Paloh menilai bahwa hak angket merupakan bagian dari konstitusi.
Terlebih dugaan kecurangan Pilpres 2024 saat ini terus dikumpulkan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.
Termasuk dari Timnas Anies-Muhaimin yang diusung Partai Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat.
Surya Paloh juga telah memberikan arahan agar fraksi Partai Nasdem di DPR RI wajib untuk ikut serta dalam hak angket tersebut.
"(Hak angket) itu hak konstitusional, saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar meng-iya-kan tapi wajib menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," ujar Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Baca juga: TKN Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Gibran Bertemu di Kertanegara
Baca juga: Respon Positif JK Soal Usul Ganjar Hak Angket DPR: Itu Bagus Menghilangkan Kecurigaan Pilpres 2024
Baca juga: Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Kota Jambi Masih Berlangsung, Baru Selesai 3 Kecamatan
Surya Paloh menambahkan sangat disayangkan jika ada hak konstitusional tidak digunakan untuk mengevaluasi Pilpres 2024.
Apalagi ditemukan adanya dugaan kecurangan.
Menurutya, hak angket yang dimotori PDI Perjuangan perlu didukung oleh semua partai di pareleman, begitu juga NasDem.
Saat ini, Timnas AMIN akan mengikuti jalannya proses Pemilu hingga selesai sekaligus mengevaluasi," progress yang berjalan.
"Tidak baik kita katakan itu tidak baik, kurang dan sepakat. (Hak angket) itu hak dalam berdemokrasi. Sikap kita dalam hal ini pendukung Anies-Muhaimin jelas memberikan dukungan. Prosesnya bagaimana, biarkan mengalir natural saja," ujar Surya.
Sebelumnya, hak angket kali pertama diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo pada Senin (19/2/2024).
Ganjar mengatakan, menggulirkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ia menilai hal tersebut perlu disikapi secara serius.