Menurutnya, masalah hak pilih warga di daerah itu terjadi diketahui saat proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih.

"Kurang lebih 1 tahunan tepatnya di bulan maret 2023 kita penolakan coklit dari seluruh warga saya," katanya. 

Sama dengan pendapat warga lain, pemerintah seolah tak serius menangani masalah yang terjadi hampir setahun ini.

Baca juga: Bawaslu Provinsi Jambi Ungkap Masalah Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pemilu 2024

Hingga ia berinisiatif untuk memilih golput.

Namun keinginan utuk golput bukan diinisiasi oleh dirinya sebagai ketua RT, melainkan keinginan masyarakat sendiri.

"Itu tidak ada yang inisiasi, kemauan mereka semua sendiri termasuk saya pribadi," ujarnya.

Terkait tidak adanya yang datang memilih kata Muslimin sudah bisa prediksi dari awal.

"Tanggal 29 Desember 2023 kita mengadakan musyawarah akbar, jadi keputusan mereka itu menolak segala bentuk yang berhubungan dengan Kubu Raya," ujarnya.

RT 03 RW 23 memiliki kurang lebih 80-an KK dengan jumlah 186 pemilih, Komplek SBR 7 terdiri dari 5 RT, satu diantaranya yaitu RT 3 yang masuk DPT Kubu Raya

Warga SBR 7, Rudi Wahyudi mengatakan apa yang dilakukannya murni karena mempertahankan wilayahnya.

"Kita kan tercatat sebagai warga Kota Pontianak, berdasar administrasi jadi tidak ada faktor politis. Pasrah lah siapa pun yang menjadi presiden," ujarnya.

Hingga saat Pemilu 2024 yang berlangung 14 Februari 2024 yang tercatat memilih hanya ada 12 suara, diantaranya adalah petugas KPPS.  (*)

Dapatkan Berita Terupdate Tribunjambi.com di Google News