TRIBUNJAMBI.COM - Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan blak-blakan soal sumber dana kampanye di Pilpres 2024 mendatang.

Ketiga bakal calon presdien itu digadang-gadang akan maju dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Namun saat ini, yang telah memiliki pasangan yakni mantan Gubernur DKI Jakarta.

Dia berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sementara Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu belum mengumumkannya.

Hal serupa juga terjadi pada mantan Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan.

Jelang kampanye Pilpres 2024 nanti, darimanakah sumber dananya?

Ketiga Bacapres itu pun akhirnya buka suara soal dana kampanyenya.

Baca juga: Sudirman Said Yakin Anies-Muhaimin Menang di Pilpres 2024: Figur yang Kuat di dalam dan Luar Jawa

Baca juga: Respon Gibran Saat Bawaslu Sebut Video Dirinya dan Pejabat Lain Ajak Pilih Ganjar Salahi Aturan

Baca juga: Bursa Cawapres Pendamping Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2024

Ketiganya rata-rata mengusung penggalangan dana mulai dari masyarakat hingga ke tingkat pengusaha.

Prabowo Subianto

Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto tak malu-malu mengungkap ada sejumlah aset miliknya yang harus dijual untuk kebutuhan partai.

Termasuk untuk biaya kampanye, mengingat Prabowo sudah tiga kali bertarung di pilpres. Ia pernah sekali menjadi cawapres dan dua kali menjadi capres.

Namun saat ini, partai yang dipimpinnya sudah lebih maju, termasuk dalam bidang keuangan, hingga membuat Prabowo tidak repot lagi menjual aset demi kebutuhan partai.

"Sekarang partai saya yang banyak membiayai saya. Kalau saya panggil anggota saya, mereka bayar sendiri. Kalau partai semangat idealisme, dia akan bayar sendiri. Self-financing (pembiayaan mandiri, -red) sudah berjalan," ujar Prabowo di acara 3 Bakal Capres Bicara Gagasan di Grha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023)..

Meski begitu, Prabowo mengakui, biaya kampanye di pilpres memang sangat mahal. Untuk itu, perlu ada terobosan sebagai jalan keluar biaya politik yang tinggi dalam pemilu dan pilpres.