TRIBUNJAMBI.COM - Bacapres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dinilai menggantung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi Cawapres.

Sebab kedua kandidat capres tersebut hingga kini belum mengumumkan pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang.

Sehingga dua kandidat yang digadang-gadang menajdi Cawapres memiliki nasib yang sama akhir-akhir ini.

Keduanya yakni Ketua Umum PKB Cak Imin dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

Dua tokoh tersebut didorong oleh partanya untuk menjadi Cawapres di Pilpres 2024 mendatang.

Cak Imin dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sedangkan AHY disandingkan Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

Namun kedua ketum itu saat ini diselimuti ketidakpastian untuk menjadi Cawapres.

Baca juga: Respon Anies Baswedan Soal Survei Elektabilitas di Urutan Ketiga, Dikalahkan Prabowo dan Ganjar

Baca juga: Kontak Tembak KKB Papua dengan Aparat Kembali Pecah, 2 Anggota KKB Tewas, 6 Senjata Berhasil Disita

Baca juga: Panji Gumilang Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama, Pengacara Khawatir Terjadi Konflik Horizontal

Kedua partai akhir-akhir ini juga mendesak agar Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan segera mengumumkan pendampingnya.

Seperti apa liputannya berikut dirangkum Tribunnews.com, Kamis (3/8/2023) :

PKB Mulai Tegas Akhir-akhir Ini

PKB menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengabaikan mandat atau permintaan dari ulama terkait batas waktu deklarasi nama calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres).

Tak hanya Prabowo, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengabaikan permintaan dari ulama itu.

Pernyataan itu diutarakan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menilai kalau hubungan koalisi Partai Gerindra dengan PKB bersama KKIR selama 11 bulan tetapi belum menemukan formula yang tepat untuk capres-cawapres.

"Iya sebenarnya para ulama sudah mendeadline (batas waktu pengumuman capres-cawapres) sudah berkali-kali ya," kata Jazilul kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).