TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Guna menekankan angka inflasi di daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian (DTPHP) Sarolangun, berupaya mendorong petani untuk tetap mengelola cabai.
Dengan adanya dorongan dari pemerintah ini, petani diharapkan dapat membantu menurunkan harga cabai yang tinggi.
"Beberapa waktu lalu harga cabai lumayan tinggi, dan hasil cabai dari petani ini sangat membantu masyarakat. Harganya terjangkau dari 60 ribu bisa dijual dengan harga 45 ribu," ujar Kadis TPHP Dedy Hendri, Selasa (13/12).
Lanjutnya, selain cabai, beras juga menjadi salah satu penyebab inflasi. Sarolangun hari ini memang belum bisa swasembada beras, namun dengan peningkatan fasilitas pendukung, diharapkan dapat mewujudkan swasembada ke depannya.
"Apalagi kita sudah ada aturan terkait lahan persawahan yakni LP2B, sehingga nanti pemanfaatan bisa lebih maksimal dalam mewujudkan persawahan yang lebih produktif," ujarnya.
Baca juga: Belasan Dompeng Dibakar Saat Polres Sarolangun Razia PETI
Ia menjelaskan, sejak disahkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2021, sebanyak 5003 lahan persawahan telah bisa dimanfaatkan.
"Alhamdulillah setelah adanya LP2B ini, kita clear kan semuanya. Lahan yang sudah diganggu itu tidak lagi kita masukan, artinya lahan sawah yang 5.003 hektar ini memang bisa dimanfaatkan," ucapnya.
Sebelumnya terbitnya Perda tentang LP2B ini, memang ada lahan yang sudah diterapkan baik itu dibangun rumah atau hal lainnya.
Kata dia, nantinya akan diadakan sosialisasi terkait dengan Perda LP2B. Untuk pelaksanaannya, akan dilakukan oleh bidang terkait yakni bagian sarana dan prasarana.
"Jadi kita minta lahan yang 5003 ini, memang tidak bisa lagi diganggu. Dan tentu bagi pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda LP2B," sebutnya.
Ia menyebutkan, lahan eks tambang ilegal tidak lagi dimasukan dalam data LP2B. Namun, lahan itu masih bisa dimanfaatkan oleh warga.
Baca juga: Peremajaan Hutan Akibat PETI di Sarolangun, KPHP Libatkan Masyarkat Sekitaran Kelola Lahan Kritis
"Sebagian sudah ada yang ditanami sawit, dan yang lainnya. Sebenarnya lahan itu masih bisa dimanfaatkan, tapi kita tidak berani untuk masuk ke data LP2B," tandasnya.
Update berita Tribun Jambi di Google News