Baca tanpa iklan
Dikatakan Setyo, unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang “ketok palu”, menerima uang untuk jatah fraksi sekira dalam kisaran Rp400juta, hingga Rp700juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp140juta, atau Rp200 juta.
Dalam kasus ini, Fahrurrozi, Arrakhmat, Wiwid, dan Zainul melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Peran Tersangka Atur Pengesahan RAPBD Didalami KPK Lewat 10 Eks DPRD Jambi
• Emmanuel Kalapas Jambi: Ada Enam Orang Penyidik KPK Memeriksa Napi Tipikor di Lapas Jambi
• WHO Pastikan Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Virus Corona Bermutasi Jadi Varian Baru
Baca juga: Kasus Pemalsuan KTP, Tim Forensik Mabes Polri Sita Dua PC Komputer Milik Dinas Dukcapil Kota Jambi