Nenek Darwati Nangis Tak Dapat Beras Bansos Kemensos, Hidup Miskin dan Suami Sakit, Reaksi Bu Risma?

Nenek Darwati Nangis Tak Dapat Beras Bansos Kemensos, Hidup Miskin dan Suami Sakit, Reaksi Bu Risma?

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Di saat Menteri Sosial Tri Rismaharini keliling DKI Jakarta menemui pemulung, nenek Darwati justru hidup meratap.

Nenek 58 tahun itu nangis-nangis setelah namanya dicoret dari daftar penerima Bansos Kemensos. Padahal dia hidup miskin dan suaminya sedang sakit.

Namanya dicoret dari data bansos Kemensos sejak ada kebijakan pemangkasan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Ternyata, kebijakan pemangkasan KPM BPNT Kemensos dikeluhkan warga lantaran data KPM dipangkas diduga dilakukan secara serampangan.

Hal tersebut disebabkan, sebagian data KPM BPNT yang dipangkas justru kondisi kehidupannya ada yang masih layak menerima bantuan sosial pangan dari pemerintah.

Baca juga: Politisi PDIP Ini Buat Pengkritik Risma Terdiam, Presiden Jokowi Juga Blusukan Saat Jadi Gubernur

Baca juga: Refly Harun Sebut Komnas HAM Mulai Masuk Angin, Hasil Investigasi Kasus Laskar FPI Kejutkan Publik

Baca juga: Darah Mengucur di Jalan Depan Warung Tol Cikampek, Siapa yang Menembak Duluan? Ini Kata Komnas HAM

Nenek Darwati, warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang sehari-hari menjual kangkung keliling jadi salah satu KPM BPNT yang datanya ikut terpangkas.

Darwati mengetahui namanya dicoret dari daftar KPM BPNT tahun 2021, saat hendak mengambil jatah beras.

Jatah beras itu hendak diambil di salah satu e-warung atau agen penyalur bantuan bersama para KPM lainnya.

Dia pun tidak tahu harus mengadu kepada siapa saat tahu namanya sudah tidak terdaftar sebagai KPM BPNT tahun 2021 tersebut.

Darwati akhirnya mendatangi rumah tenaga pendamping bantuan sosial pangan kecamatan, setelah pihak e-warung atau agen penyalur maupun sejumlah tetangga menyarankan agar dirinya menanyakannya langsung ke pihak pendamping.

Darwati mengaku bantuan sembako yang diterimanya selama ini sangat dibutuhkan, apalagi beberapa bulan terakhir kondisi suaminya yang sudah beranjak tua juga sakit-sakitan dan tidak bisa mencari kangkung lagi.

Andalkan hidup cari kangkung

Nenek Darwati (58), salah seorang KPM BPNT di Kabupaten Tuban yang namanya dicoret dari daftar KPM BPNT tahun 2021 saat mengadukan permasalahannya kepada tenaga pendamping bantuan sosial pangan. Jumat (8/1/2021). (KOMPAS.com/Hamim)

Untuk menopang kebutuhan sehari-hari, Darwati yang tinggal berdua di rumah bersama suaminya terkadang harus bekerja sebagai buruh tani atau kerja serabutan lainnya.

"Suami kerjanya mencari kangkung di sawah, tapi sekarang dia sakit, makanya kalau saya tidak dapat bantuan beras bagaimana mas," kata Darwati sembari menangis tersedu saat menemui tenaga pendamping bantuan sosial pangan, Jum'at (8/1/2021).

Menurutnya penghasilan menjual kangkung dalam sehari paling banyak Rp 40.000, terkadang juga kurang.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ini juga masih kurang.

"Kalau dulu pas masih dapat bantuan beras sangat membantu, tapi sekarang ya berat," keluhnya.

Akui data terpangkas, desa harus aktif input data.

Baca juga: Begini Nasib Polisi yang Bertugas Saat Insiden Tewasnya 6 Laskar FPI, Komnas HAM Ungkap Faktanya

Baca juga: LENGKAP Hasil Investigasi Komnas HAM Tewasnya Pengawal HRS, Laskar FPI Sengaja Tunggu Polisi di Tol

Baca juga: Dibongkar Komnas HAM, Polisi Sengaja Ambil CCTV di Tol Cikampek & Hapus Rekaman Tewasnya Laskar FPI

Sekretaris Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, YS Emmanuel membenarkan adanya kebijakan Kementerian Sosial terkait pemangkasan data KPM BPNT pada tahun 2021.

Termasuk data KPM BPNT di Kabupaten Tuban saat ini juga terpangkas, semula berjumlah sebanyak 120.647 KPM kini dikurangi lebih kurang 22.000 KPM.

"Rata-rata di setiap kecamatan ada pengurangan sekitar 20 persen, dan pengurangan data KPM BPNT tersebut langsung dari sistem di Kementerian Sosial," terangnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jum'at (8/1/2021).

Dia menyampaikan, untuk proses penginputan data KPM Bantuan sosial pangan saat ini dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).

"Sekarang pendataan KPM harus masuk DTKS dulu, dan pemerintah desa harus aktif menginput warganya melalui aplikasi SIKS-NG," tuturnya.

Cara Cek Nama dan Cairkan Bansos Rp 300.000 Per Bulan dari dtks.kemensos.go.id

Cara mengecek penerima bansos tunai Rp 300 ribu per bulan yang sudah mulai disalurkan, Senin (4/1/2021).

Di mana pemerintah saat ini mulai menyalurkan tiga bansos, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Penyaluran bansos tersebut melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Di mana, salah satu bantuan yang dapat dicek penerimanya adalah BST sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Dikutip dari Tribunnews, bansos tunai Rp 300 ribu dicairkan setiap sebulan sekali untuk satu keluarga.

Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia selama empat bulan, mulai Januari, Februari, Maret, dan April.

Target penerima bansos tunai Rp 300 ribu sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) seluruh Indonesia.

Nah, cara mengecek penerima bansos tunai Rp 300 ribu pun sangat mudah.

Masyarakat hanya perlu mengakses situs dtks.kemensos.go.id dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berikut cara cek penerima bansos Rp 300 ribu melalui laman dtks.kemensos.go.id:

- Buka laman dtks.kemensos.go.id atau klik link ini.

- Pilih ID Kepesertaan yang diinginkan

- Masukkan Nomor Kepesertaan dari ID yang dipilih, bila menggunakan NIK maka masukkan nomor NIK

- Masukkan Nama yang sesuai dengan ID yang dipilih

- Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak boks captcha Klik "Cari".

- Setelah itu, pada layar akan muncul keterangan nomor ID yang diinput, apakah ID tersebut terdaftar atau tidak di DTKS.

Lantas, bagaimana cara mencairkan bansos Rp 300 ribu?

Masyarakat penerima bansos Rp 300 ribu akan menerima surat undangan dari Ketua RT yang wajib dibawa ke kantor pos terdekat untuk mencairkan bantuan.

Surat undangan ini berisi barcode serta informasi dasar penerima bantuan.

Dari pengalaman Tribunnews.com, kantor pos memiliki jadwal tersendiri untuk pencairan bantuan untuk menghindari kerumunan.

Oleh karenanya, masyarakat diminta datang pada waktu yang telah ditetapkan.

Saat ke kantor pos, masyarakat wajib membawa surat undangan serta KTP atau Kartu Keluarga.

Jangan lupa untuk memakai masker.

Setiba di kantor pos, tunggullah giliran untuk mencairkan bansos Rp 300 ribu.

Setelah menunjukkan KTP atau KK serta surat undangan, petugas akan men-scan barcode pada surat undangan.

Masyarakat akan langsung mendapat bansos Rp 300 ribu.

Tidak ada potongan apapun saat mencairkan dana bansos Rp 300 ribu di kantor pos.

Jokowi Larang Adanya Potongan dan Membeli Rokok

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, bantuan tunai ini diluncurkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Presiden pun mengingatkan agar bantuan tunai yang diberikan tidak 'dipotong' oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (4/1/2021).

"Bantuan yang diterima nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan," kata Presiden, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).

Presiden juga mengingatkan kepada para menteri dan jajarannya untuk mengawasi peluncuran bantuan tunai ini.

Hal itu untuk meminimalisir adanya tindak pidana korupsi berupa potongan uang.

"Saya perintahkan kepada para Menteri dan Gubernur agar mengawal proses penyaluran ini."

"Agar cepat bisa tepat sasaran dan diawasi tidak ada potongan apapun," jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar masyarakat benar-benar memanfaatkan bantuan tunai ini.

Ia meminta agar masyarakat tidak menggunakan bantuan tunai untuk membeli rokok.

"Manfaatkan bantuan secara tepat, jangan ada yang digunakan untuk membeli rokok."

"Diutamakan membeli kebutuhan pokok keluarga, belikan sembako," paparnya.

Kata Mensos Risma soal Bansos

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan akan segera menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) pada awal 2021.

Risma menyebut, data penerima manfaat bansos sudah hampir selesai dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kemudian, data tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah dan wajib dikembalikan lagi ke pemerintah pusat pada 1 Januari mendatang.

Menurutnya, realisasi pemberian bansos ini dipercepat untuk membantu mendorong bangkitnya ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Sesuai instruksi Presiden (dipercepat, red) karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun perputarannya," ujar Risma, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

Setelah itu, pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mulai menyalurkan bantuan pada 4 Januari 2021.

"Kami dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari (2021)."

"Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia," kata Risma.

Adapun bansos yang akan diberikan terdiri dari program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan sosial tunai (BST), hingga bantuan langsung tunai (BLT).

Risma menuturkan, bantuan PKH akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan disalurkan melalui himpunan bank-bank milik negara (Himbara).

Bantuan ini menyasar sejumlah kelompok keluarga yang terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.

Menurutnya, bantuan ini diberikan setiap tiga bulan sekali selama satu tahun, yakni Januari, April, Juli dan Oktober 2021.

Kemudian, bantuan sembako akan diberikan kepada 18,8 juta penerima manfaat.

Bantuan sembako senilai Rp 200.000 per bulan ini akan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021.

Ia juga mengatakan, khusus bagi warga Jabodetabek, mulai tahun 2021 tidak akan lagi menerima bantuan sembako.

Bantuan sembako tersebut akan diganti dengan bantuan tunai langsung.

Pada 2021, program bantuan tunai langsung ini akan diberikan kepada 10 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui PT Pos.

Mereka akan akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 300.000 selama empat bulan berturut-turut dari Januari hingga April 2021.

Terakhir, Risma mengingatkan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, masyarakat yang menerima bantuan dilarang untuk membeli rokok.

Pemerintah juga akan menyiapkan alat yang bisa mengetahui apa saja barang yang dibeli masyarakat dengan bansos tersebut.

"Tidak ada lagi untuk pembelian rokok dan kami akan pantau."

"Karena bulan Februari kami akan menyiapkan alat untuk kami mengetahui apa saja yang dibelanjakan dengan uang bansos."

"Jangan karena beli rokok kemudian menjadi sakit," tegas Risma.

(Kompas.com/Tribunnews.com/Sri Juliati/Inza Maliana)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Nama Nenek Darwati Dicoret dari Data Penerima Bansos Kemensos, Pedagang Kangkung Keliling Ini Nangis.