Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar menilai tidak ada pelanggaran pasal Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam video 'Mata Najwa' edisi 'Menanti Terawan'.
Hal itu ia katakan terkait pelaporan terhadap jurnalis sekaligus presenter 'Mata Najwa' Najwa Shihab oleh relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2020).
Namun laporan itu ditolak Kepolisian karena dianggap menjadi ranah Dewan Pers.
• Polygon Strattos S7 Sepeda Balap Seri Tertinggi yang Mahal
• Kopi Shop Kali Jodo Hadir di Jambi Berbarengan dengan Pandemi Korona
• VIRAL! Kebun Jeruk Desa Wisata Cane, Pengunjung Bisa Cicip Buah Sepuasnya, Tiketnya Murah Banget
Ahmad menuturkan, tidak tepat jika nantinya relawan Jokowi melaporan video 'Mata Najwa' edisi 'Menanti Terawan' ke Dewan Pers.
Menurut dia, seharusnya, laporan itu ditangani oleh Komisi Penyiaram Indonesia ( KPI).
"Karena itu produk talkshow lebih tepat dibawa ke Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau produk pemberitaan atau jurnalistik, barulah diadukan ke Dewan Pers," ujar dia.
Diberitakan, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Dewi Soembarto hendak melaporkan jurnalis sekaligus presenter, Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2020).
• Tanjabbar Bertambah 7 Kasus, Satu di Antaranya Anak Berusia 10 Tahun
Rencana pelaporan tersebut terkait acara "Mata Najwa" edisi "Menanti Terawan".
Namun, laporan tersebut ditolak Kepolisian lantaran ranah Dewan Pers.
"Saya melaporkan Najwa Shihab atas wawancara kursi kosong," ujar Silvia saat dikonfirmasi, Selasa.
Menurut Silvia, wawancara Najwa dengan kursi kosong itu dianggap merendahkan Presiden Joko Widodo melalui orang yang membantunya.
"Menteri Terawan adalah representatif daripada Presiden RI. Perlakuan Najwa Sihab di televisi yang ditonton 269 juta jiwa penduduk Indonesia sangat tidak mendidik," katanya.
• Buntut dari Wawancara Kursi Kosong Najwa Shihab hingga Dilaporkan ke Polisi, Begini Kata Dewan Pers
Komentar Najwa Shihab
Jurnalis dan pembawa acara Najwa Shihab angkat bicara terkait pelaporan Relawan Jokowi Bersatu ke pihak kepolisian terhadap dirinya.
Najwa dilaporkan lantaran dianggap menghina Presiden Joko Widodo saat mewawancarai kursi kosong
"Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan," tulis Najwa di akun Instagramnya, Selasa (/10/2020).
Najwa pun sudah mendengar bahwa laporan tersebut telah ditolak pihak Polda Metro Jaya.
• Pemandu Wisata Kerinci Tolak One Day Trip
Di sisi lain, Najwa siap jika nantinya dia dipanggil polisi untuk dimintai keterangan.
"Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu," ungkapnya.
Najwa menyebut, tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi.
"Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja," terangnya.
• Hasil Rapid Test Terpidana Kasus Korupsi di Lapas Kelas IIA Jambi Reaktif, Sidang Ditunda
"Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi," ia menambahkan.
Faktor-faktor itulah yang mendorong Najwa membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi.
Najwa menganggap, media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik.
• Dibekali Mesin Bertenaga 250 W, Segini Harga Sepeda United Berlin 2020 e-bike
"Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa."
"Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu 'mengembangkan pendapat umum' dan 'melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum'".
Najwa mengakui, wawancara kursi kosong memang belum pernah terjadi di Indonesia.
Meski demikian, hal tersebut sudah lazim dilakukan di luar negeri.
"Sependek ingatan saya, treatment “kursi kosong” ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang.
• United Monanza 4.00 Sepeda Gunung Gagah Dengan Harga Terjangkau
Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word.
Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC. Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya."
Laporan ditolak polisi
Diberitakan sebelumnya, tim Relawan Jokowi Bersatu telah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2030).
Mereka hendak melaporkan Najwa Shihab karena dianggap telah mendiskreditkan Presiden Jokowi, karena mewawancarai kursi kosong.
Wawancara terhadap kursi kosong dilakukan Najwa, karena Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diundang ke acara tersebut tidak datang.
Namun laporan Tim Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2020) tidak diterima pihak kepolisian.
• Fadli Zon Minta Maaf Tidak Cegah Pengesahan UU Cipta Kerja, Terkejut Sidang Paripurna Dimajukan
Sebab apa yang dilaporkan disinyalir masuk dalam ranah jurnalistik yang diatur dalam kode etik pers atau UU Pers.
Karenanya Tim Relawan Jokowi Bersatu diminta berkoordinasi dahulu dengan Dewan Pers, sebelum membuat laporan polisi.
Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto mengatakan pihaknya sudah mendatangi SPKT Polda Metro Jaya, Selasa pagi.
"Tapi laporan belum diterima, karena mesti koordinasi dengan Dewan Pers dahulu," kata Silvia kepada Warta Kota, Selasa (6/10/2020).
Karenanya kata Silvia, pihaknya Selasa siang mendatangi Dewan Pers.
"Saya sudah di Dewan Pers dan akan berkoordinasi dulu, sebelum menentukan nantinya untuk membuat laporan polisi," kata Silvia.
Silvia berjanji akan menyampaikan apa hasil koordinasi pihaknya dengan Dewan Pers.
• Pelaporan Najwa Shihab Wawancara Kursi Kosong Ditolak Polisi, ini Pernyataan Relawan Jokowi Bersatu
Dari koordinasi itu akan ditentukan apakah laporan polisi atas aksi Najwa Shihab, bisa dilakukan atau tidak
Sebelumnya Silvia mengatakan pelaporan akan dilakukan terkait aksi Najwa yang memawancarai kursi kosong dalam sebuah acara talk show di salah satu televisi swasta.
Wawancara terhadap kursi kosong dilakukan, karena Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diundang ke acara tersebut tidak datang.
Rencananya Terawan akan diwawancari Najwa seputar penanganan Covid-19.
"Pelaporan akan kami lakukan, karena secara tidak langsung Najwa Shihab sudah mendiskreditkan Presiden Jokowi melalui pembantunya Menteri Kesehatan Terawan," kata Silvia kepada Warta Kota, Senin (5/10/2020).
Selain itu kata Silvia, Najwa Shihab membuat narasi parodi di acara itu.
"Dan acara itu ditonton 269 Juta rakyat Indonesia. Tentunya ini kurang baik bagi generasi dan masyarakat kita," kata Silvia.
Sebagai Ketua Relawan Jokowi Bersatu, kata Silvia, sudah sewajarnya pihaknya menjaga Presiden Jokowi bagi pihak-pihak yang akan mendiskreditkannya.
• Sosok Sebenarnya Menteri Terawan, Bikin Najwa Shihab Wawancara Kursi, Latar Belakangnya Mentereng
"Karenanya pelaporan akan kami lakukan ke Polda Metro Jaya, Selasa," ujarnya.
Untuk pasal pelaporan yang akan diterapkan, kata Silvia, pihaknya akan berkonsultasi dahulu dengan kepolisian saat pelaporan Selasa besok.
"Juga alat bukti apa yang kami bawa, besok saja semuanya kami jelaskan," kata Silvia.
Diberitakan sebelumnya, aksi Najwa yang memawancarai kursi kosong dalam sebuah acara talk show di salah satu televisi swasta mendapatkan kritik dari beberapa pihak, khususnya pendukung pemerintahan.
Najwa dianggap telah mempermalukan Menteri Kesehatan, Terawan, yang merupakan representasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Atas tindakan Najwa, tiim Relawan Jokowi Bersatu berencana melaporkan presenter Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2030) besok.
Pelaporan terkait
Wawancara terhadap kursi kosong dilakukan, karena Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diundang ke acara tersebut tidak datang.
Rencananya Terawan akan diwawancari Najwa seputar penanganan Covid-19.
• Pasien Covid-19 Keluhkan Makanan, Ini Penjelasan Dinkes & Pihak RSUD Ahmad Ripin Muarojambi
Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi Soembarto saat dihubungi Warta Kota, Senin (5/10/2020) sore membenarkan pihaknya akan melaporkan Najwa ke Polda Metro Jaya terkait wawancara kursi kosong yang dilakukannnya.
"Pelaporan akan kami lakukan, karena secara tidak langsung Najwa Shihab sudah mendiskreditkan Presiden Jokowi melalui pembantunya Menteri Kesehatan Terawan," kata Silvia, Senin (5/10/2020).
Selain itu kata Silvia, Najwa Shihab membuat narasi parodi di acara itu.
"Dan acara itu ditonton 269 Juta rakyat Indonesia. Tentunya ini kurang baik bagi generasi dan masyarakat kita," kata Silvia.
• Percepat Penanganan Covid-19, Kemendagri Ajak Ormas dan LSM, Ini Syaratnya
Sebagai Ketua Relawan Jokowi Bersatu, kata Silvia, sudah sewajarnya pihaknya menjaga Presiden Jokowi bagi pihak-pihak yang akan mendiskreditkannya.
"Karenanya pelaporan akan kami lakukan ke Polda Metro Jaya, Selasa besok," ujarnya.
Untuk pasal pelaporan yang akan diterapkan, kata Silvia, pihaknya akan berkonsultasi dahulu dengan kepolisian saat pelaporan Selasa besok.
"Juga alat bukti apa yang kami bawa, besok saja semuanya kami jelaskan," kata Silvia. (Sania Mashabi)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Video Kursi Kosong Menkes Terawan, Dewan Pers Tegaskan Najwa Shihab Tak Langgar Kode Etik"