“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan," kata Usman.
"Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era reformasi," tuturnya.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar saat dikonfirmasi Kompas.com tak membantah soal rotasi ini.
Hal itu termasuk terkait dua orang pejabat baru di antaranya yang merupakan eks Anggota Tim Mawar.
"Pergantian dan mutasi tersebut hal yang rutin di Kemenhan maupun di TNI, dalam rangka penyegaran organisasi, tour of duty," kata Dahnil melalui pesan singkat.
Namun, saat ditanya mengenai kritik dari Amnesty International, Dahnil belum memberi jawaban.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan"