Menurut Arief, kalau toh Pilkada kembali ditunda, tak ada yang bisa memprediksi bahwa tahun depan pandemi sudah berakhir.
Oleh karenanya, dalam menyikapi hal ini, penting mempertimbangkan energi yang sudah dikeluarkan agar tak terbuang sia-sia.
• Menteri Nadiem Makarim Sudah Minta Maaf, NU Tetap Enggan Diajak Bergabung ke POP
• Wanita Asal Sengeti Jambi Disebut Jadi Pelakor Perwira Polisi, Aurellia Renatha sempat Ditampar Ayah
• Jaksa Ini Langgar Disiplin, 9 Kali Pergi ke Luar Negeri Tanpa Izin dan Berfoto Bersama Djoko Tjandra
"Penting pertimbangan kita energi yang sudah dikeluarkan terlalu besar ini jangan sampai sia-sia. Supaya tidak sia-sia, bersama-sama menjadi tugas kita menjaga kesehatan dan keselamatan menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19," kata Arief.
Sebelumnya diberitakan, hasil survei Charta Politika menunjukkan 54,2 persen responden tidak setuju pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam webinar bertajuk 'Tren 3 Bulan, Kondisi Politik, Hukum, pada Masa Pandemi Covid-19', Rabu (22/7/2020).
"Mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa pilkada serentak tetap diadakan pada tanggal 9 Desember 2020, 54,2 persen," kata Yunarto.
• Kumpulan Ucapan Selamat Idul Adha 2020, Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok Dibagikan di Media Sosial
• Naskah Khutbah Idul Adha 2020, Pelaksanaan Salat Ied di Tengah Pandemi Covid-19
• Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 30 Juli 2020, Jambi, Bandung, Jakarta Cerah Berawan
Hasil survei juga menunjukkan bahwa 31,8 persen responden menyatakan setuju dan 14,1 menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sudah Habiskan Rp 1 Triliun, KPU Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Digelar",