Baca tanpa iklan
* kajian kelapa sawit dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 11,9 triliun,
* sektor sosial (Rp 147 miliar) dan kajian batu bara (Rp 400 miliar)
* kajian pangan (Rp 300 miliar),
* kajian hutan (Rp 3,4 triliun),
* kajian pendidikan tinggi (Rp 11,7) triliun),
* kajian inefisiensi Jaminan Kesehatan Nasional (Rp 7 triliun), dan
* kajian kawasan perdagangan bebas serta pelabuhan bebas (Rp 945 miliar).
Menurut KPK, potensi kerugian negara sebesar Rp 32,24 triliun tersebut setara dengan membiayai pembangunan 10 pembangkit listrik tenaga angin 75 MW, membiayai 70 PKH lansia dan disabilitas.
Kemudian, membiayai pemasangan 28 ribu kWp panel surya untuk 2.000 rumah, membiayai subsidi 40.000 ton pupuk subsidi, membiayai 14.000 gaji Polisi Hutan selama 5 tahun, membiayai biaya operasional perguruan tingi negeri selama 3 tahun.
Lalu, membiayai iuran BPJS Kelas III bagi 14 juta penduduk Indonesia selama 1 tahun serta membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 1.875.000 penduduk miskin selama 1 tahun.(*)