Wakil Bupati Sarolangun Sebut Banyak Temuan BPK di Dinas PUPR Karena Kelalaian Dari Kontraktor

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Ada belasan temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Jambi di satu instansi yang ada di Kabupaten Sarolangun.

Temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut ada 13 item. Yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sarolangun dengan jumlah anggaran Rp 9,8 Miliar.

Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri bilang, temuan dari pihak BPK tersebut berada pada kelalaian oleh kontraktor.

• BREAKING NEWS Partai Golkar Resmi Keluarkan Surat Keputusan Usung Yunninta dan Mahdan

• 4 Kabupaten di Jambi Zona Hijau, Nadiem Makarim Membolehkan Untuk Belajar Tatap Muka 13 Juli

• Kasus salah Tangkap, Satu Perwira di Polres Merangin Gagal Naik Pangkat

Yang mana, jika dilihat dari pembangunan suatu proyek jalan tidak diukur kualitas pembangunannya. Seperti spesifikasi jalan yang berpengaruh pada ketahanan jalan tersebut.

“Dari sisi kualitas dan kelas, pengukuran kualitas dilakukan dengan perasaan. Semestinya hasil kegiatan dievaluasi dengan melakukan uji lab," katanya.

 Wabup berfikir, ke depan pihaknya akan berencana sudah memiliki laboratorium untuk menguji suatu proyek yang dikerjakan.

Untuk hal tersebut, pihak pemkab masih akan berkoordinasi dengan kontraktor soal kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Wabup akan menindak lanjuti persoalan temuan tersebut dalam waktu 60 hari ke depan.

“Secara aturan sudah mengatur tentang itu. Sepanjang adanya itikad baik, maka ini tidak menjadi masalah,” ujarnya.

• Sifat Asli Irwan Mussry Dibongkar Seseorang di Masa Lalunya, Maia Estianty Tercengang: Masya Allah!

• Sepupu Suami Paula Verhoeven Ungkap Baim Wong Ogah Beri Pinjaman Meski Rp 10 Juta: Saya Salah Apa?

• BREAKING NEWS PKS Resmi Dukung Fikar dan Yos Adrino di Pilwako Sungai Penuh

Temuan itu berdasarka Laporan Pemeriksaan Hasil (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2019.

Hal tersebut sudah ditindaklanjuti bersama DPRD Kabupaten Sarolangun komisi III melalui tahapan rapat paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 beberapa waktu lalu.

• Nasib Istana Cinere, Rumah Mewah Anang & Ashanty yang Dijual, Uang Muka Tak Kunjung Dibayar Pembeli

• Perekaman e-KTP di Sarolangun Melebihi Target Nasional, Target ke Depan Jemput Bola

• Batal Berangkat Tahun Ini, Segini Jumlah CJH Asal Jambi Yang Tarik Biaya Pelunasan Biaya Ibadah Haji