Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kementerian Perhubungan tidak lagi memberikan bantuan bus kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, termasuk Trans Siginjai yang beroperasi di Provinsi Jambi.
Padahal tahun lalu, kata Varial Adhi Putra selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pihaknya sudah mengajukan penambahan bus guna melayani koridor yang belum terisi.
"Tahun 2019 kita sudah mengajukan penambahan armada untuk pelayanan di koridor 3 dan 4," dia menyampaikan melalui layanan pesan tertulis, Senin (6/7/2020).
• Meski Dinilai Belum Pernah Beri Keuntungan, Keuangan PT JII BUMD Pemprov Jambi Berangsur Membaik
• Cerita Ivan Gunawan Blak-blakan Ada Artis yang Bikin Pernikahan Mewah tapi Gaun Rancangannya Nyicil
• Warga Buyar Dengar Suara Menggeram Seperti Naga, Ternyata Suara Maklhuk Kecil Ini, Ini Kata Ilmuwan
Adhi menjelaskan, dalam pengadaan pelayanan bus rapid transit (BRT) tahun 2020, Kemenhub tidak lagi memberikan bantuan bus, melainkan membuat pelayanan angkutan umum melalui sistem buy the service (sistem pembelian pelayanan).
Dalam sistem tersebut, pembelian pelayanan angkutan umum dilakukan oleh pemerintah kepada pihak operator (sektor swasta) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Maksudnya adalah, kendaraan disiapkan oleh operator (swasta), sedangkan biaya operasional diberikan oleh pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, sebagai pilot project sistem buy the service yang digagas oleh Kemenhub, sementara ini baru akan dilaksanakan di 5 kota, yaitu Medan, Palembang, Bandung, Solo dan Denpasar.
Sementara itu, terkait dengan halte BRT, tahun ini setelah hasil refocusing, akan dibangun sebanyak 20 buah yang akan ditempatkan di koridor 2, guna menambah halte yang sudah ada.
Perlu diinformasikan, bus Trans Siginjai saat ini sudah beroperasi di dua koridor dari empat koridor yang direncanakan. Koridor 1 meliputi Telanai-Pijoan, sedangkan koridor 2 meliputi rute Sengeti-Telanai-Bandara Sultan Thaha.