Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Konsentrasi penanganan pandemik corona yang dilakukan pemerintah dareah di Provinsi Jambi jangan sampai melupakan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Utamanya bagi pemda yang lebih memilih mengalihkan dana penanganan karhutla ketimbang biaya perjalanan dinas untuk penanganan corona.
Direktur KKI Warsi, Rudi Syaf mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 ini.
Namun, dia menekankan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan anggaran mana yang harus direlokasi.
• BERITA EKSKLUSIF Karet Seharga Tempe, Petani di Jambi Cemas Bakal Terus Anjlok
• Download Lagu MP3 Kompilasi Nella Kharisma, Via Vallen dan Didi Kempot Terbaru 2020, Ada Videonya
• Riset Ilmuwan Prancis Patahkan Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan Soal Corona Tak Tahan Cuaca Panas
"Pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan pengalihan dana ini. Jangan sampai menimbulkan masalah baru," katanya, saat dihubungi melalui sambungan seluler, pekan lalu.
Yang ia maksud berhati-hati adalah agar pemerintah tidak salah dalam merelokasi anggaran, termasuk anggaran penanganan karhutla. Menurutnya, anggaran yang bisa direlokasi adalah yang sifatnya tidak menimbulkan kebencanaan.
"Misalnya, kegiatan kedinasan atau pembangunan yang kalau ditunda tidak menimbulkan bencana baru, seperti pembangunan gedung atau fisik lain yang kalau ditunda, tidak masalah," sebutnya.
Informasi yang Tribun himpun, setidaknya pengalihan dana untuk karhutla dilakukan oleh Pemprov Jambi dan Pemkab Batanghari. Item tersebut hanya sebagian dari sejumlah item yang mereka alihkan untuk menangani pandemi corona.
Pemkab Batanghari misalnya, telah menggelontorkan dana yang bersumber dari dana tanggap darurat dan perjalanan dinas dengan nomilal sebesar Rp4,8 miliar untuk penangan Covid- 19.
Dari jumlah tersebut, komposisinya didominasi oleh dana tanggap darurat sebesar Rp3 miliar. Lalu dari perjalanan dinas sebesar Rp1,8 miliar.
Bupati Batanghari Syahirsyah, akhir Maret lalu mengatakan anggaran tersebut diperuntukan bagi pembelian Alat Pelindung Diri (APD), rapid test dan obat-obatan.
"Dana Rp3 miliar tersebut dari tanggap darurat untuk karhutla, karena kita telah buat SK Tanggap Darurat sebelumnya," jelas Syahirsah.
Adapun Pemerintah Provinsi Jambi setidaknya telah menggarkan Rp211 miliar dari APBD tahun ini untuk menanggulangi wabah corona.
Ratusan miliar itu pertama dikucurkan Rp 11 miliar dan terbaru pada Kamis (9/4) lalu Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi menyepakati untuk menambag realokasi Rp200 miliar.
Memang sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Doni Iskandar saat dihubungi Tribun belum lama ini mengatakan anggaran (Rp11 miliar) itu bias ditambah.
"Nanti lah dibicarakan, yang pasti kalau situasinya darurat begini, apapun bisa kita tarik, kalau perlu membatalkan kegiatan-kegiatan prioritasnya yang ada di bawah," kata Doni.
Ditanya apakah, anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi juga terserap untuk penanganan Corona. Doni mengiyakan, karena anggaranya ada di BPBD.
Namun Doni, menyebut untuk penanganan karhutla anggaranya tetap aman. Ia beralasan bahwa karhutla merupakan isu nasional, jadi anggarnya ada di BNPB. Pemprov, kata dia, hanya mensupport.
"Kalau untuk kebencanaan itu kita prioritas, malah anggaranya kito tarok lagi anggarannya di dana tidak terduga, jadi stand by duitnya, karena bencana siapa tahu," pungkasnya.
Rudi Syaf mengkhawatirkan, jika pemerintah merelokasi anggaran penanganan karhutla, dapat berpotensi menimbulkan masalah yang lebih buruk.
"Daerah, seperti di Riau, sudah ada terjadi karhutla. Jangan sampai Covid-19 dan karhutla ini berbarengan, itu kalau terjadi bisa semakin parah," ungkapnya.
Senada dengan Rudi Syaf, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Rudiansyah juga menyampaikan agar pemerintah bisa selalu siap menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla. Sehingga, menurutnya, pemerintah harus bijak dalam merelokasi anggaran yang bisa dialihkan.
"Karena situasi dan melihat cuaca, karhutla bisa saja terjadi. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun lalu (2019) yang belum lama ini, kita harus stand by. Anggaran karhutla tidak boleh dipangkas," ulasnya.
Dia bilang, penanganan karhutla sudah dianggarkan sebelum 2020. Jika pun perlu merelokasi anggaran, menurutnya pemerintah mesti bisa merasionalisasi anggaran mana yang layak untuk dialihkan, seperti infrastruktur, belanja, kegiatan, atau bahkan perjalanan dinas.
"Kita memang tidak berharap karhutla terjadi, tapi jangan sampai kita kelabakan," ujar dia.
Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, menurutnya, daerah yang rawan karhutla masih didominasi kawasan lahan gambut, seperti di Kabupaten Muarojambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur.
"Sekitar 80 persen memang lahan gambut, tapi tidak menutup kemungkinan juga di daerah lain," dia menjelaskan. (kip/are/dly)
• Siapa Sebenarnya Ketua Anarko Sindikalis, Terungkap Rencana Vandalisme di Jawa 18 April 2020
• Suramnya Asmara Luna Maya Saat Reino Barack Nikahi Syahrini, Nyaris Nekat Lompat dari Tangga
• Pasien 05 Positif Corona dari Tanjab Barat, Kapolres Minta Warga Tak Panik dan Gunakan Masker