Baca tanpa iklan
Capaian IPM ini tidak terlepas dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi, antara lain pemberian beasiswa bagi: Dokter Spesialis, Mahasiswa S2, SI, D3 dan Siswa Pendidikan Menengah serta Tahfiz Quran yang berjumlah 23.843 orang. Pencapaian target penerima beasiswa tersebut, melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD, sampai tahun 2021 sebanyak 15.000 orang.
Pada bidang kesehatan, upaya yang dilakukan mulai dari penyiapan seribu hari pertama kehidupan, dengan pemberian nutrisi sejak dalam kandungan, kelahiran sampai pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta SDM tenaga kesehatan, menurunkan angka balita pendek (stunting) dari 38,2 persen tahun 2013 menjadi 30,1 persen pada tahun 2018. Angka ini dibawah rata-rata nasional sebesar 30,8persen.
"Terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, Pemerintah Provinsi Jambi telah membiayai sebanyak 73.735 orang kedalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)/BPJS, ke depan kita berupaya untuk menambah jumlah layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan tetap bersinergi antar tingkatan pemerintahan. Penghargaan dalam bidang kesehatan telah kita peroleh yaitu Penghargaan Provinsi Pembina Terbaik Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019 oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri," ungkapnya.
Kemudian dibidang Ketenagakerjaan, Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja melalui pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja perawat dan pekerja magang, yang akan berangkat ke Jepang, sampai dengan tahun 2019 telah diberangkatkan sebanyak 224 orang. Selanjutnya untuk Produktivitas Tenaga Kerja, Provinsi Jambi pada tahun 2019, berada pada peringkat 8 Nasional dengan nilai 83,07. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yang baru mencapai 78,90 persen.
Upaya Provinsi Jambi dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja mendapat apresiasi dari Menteri Ketenagakerjaan RI, dengan menerima Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terbaik Tahun 2019. Selain itu dalam hal produktivitas dan kualitas ketenagakerjaan, Provinsi Jambi juga mendapat penghargaan Paramakarya dari Presiden RI.
Pelayanan terhadap hak dasar masyarakat, di Provinsi Jambi tergolong memuaskan, oleh karena itu dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-71 tanggal 10 Desember 2019, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia kepada Gubernur Jambi atas capaian Provinsi Jambi sepanjang tahun 2019.
"Kita juga akan terus menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama, dan kesadaran hukum masyarakat. Kita semua mengetahui, bahwa kondisi kehidupan berdemokrasi di Provinsi Jambi sampai saat ini, masih tetap berada pada kategori sedang. Kondisi ini juga didukung dengan Indeks Kebebasan Sipil di Provinsi Jambi, yang cukup baik mencapai skor 72,88 dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi mencapai skor 72,92.
Kita juga bersyukur bahwa Provinsi Jambi saat ini masih masih kondusif, meskipun di berbagai daerah di Indonesia terjadi riak-riak dan peristiwa yang tidak kita inginkan, dalam harmonisasi antar umat dan antar etnis," sebut Fachrori.
Kemudian untuk mendorong pertumbuhan pembangunan sektor pariwisata, tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa event-event nasional maupun internasional, diantaranya, lomba arung jeram Merangin, Festival Kerinci, Perlombaan dayung tingkat nasional di Danau Sipin Kota Jambi, Festival Candi Muara Jambi, Mandi Safar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Perluasan Lomba Balap sepeda Internasional Tour de Singkarak di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dari beberapa event tersebut telah mendatangkan 2.062.172 wisatawan nusantara dan 9.848 wisatawan manca negara ke Provinsi Jambi.
Perkembangan sektor Koperasi, sampai dengan bulan Oktober 2019 tercatat 3.645 koperasi, terdiri dari 2.544 Koperasi aktif, dan 1.101 Koperasi tidak aktif. Khusus bagi Koperasi Tidak Aktif, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus melakukan pembenahan, melalui penghapusan koperasi yang bermasalah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang melaksankan Reformasi Total Koperasi, dengan melakukan Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan terhadap koperasi.
Di bidang ketahanan pangan melalui program peningkatan ketahanan pangan telah berhasil meningkatkan skor Pola Pangan Harapan dari 90,9 pada tahun 2017, menjadi 92,5 pada tahun 2018. Kondisi ini didukung oleh penurunan konsumsi beras dari 97,5 kilogram per kapita per tahun, menjadi 82,4 kilogram per kapita per tahun. konsumsi ikan perkapita juga mengalami peningkatan dari 37 kilogram per kapita per tahun menjadi 38,68 kilogram yang ditunjang oleh Gerakan Gemar Makan Ikan.
"Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas,melalui penanganan jalan dan jembatan, dengan capaian jalan mantap pada tahun 2019 sebesar 77,93 persen, meningkat dibanding kondisi tahun 2018 yang mencapai 77,21 persen. Peningkatan kondisi jalan mantap ini juga mencakup beberapa ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi komoditas unggulan di Provinsi Jambi," Ucapnya.
Sementara itu, untuk pemenuhan energi listrik bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi, kondisi rasio elektrifikasi yang merupakan salah satu indikator pemenuhan energi listrik, telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2019 telah dicapai Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi sebesar 99,89 persen, meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 97,39 persen. Capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2016-2021. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan sinergi program Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah bersama PT. PLN.
Terkait penyediaan akses kebutuhan dasar masyarakat, salah satu target Pemerintah provinsi Jambi adalah peningkatan proporsi masyarakat yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Pada tahun 2019 kondisi akses terhadap air minum mencapai 75,31 persen, kondisi ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 67,13 persen. Peningkatan ini merupakan bentuk sinergitas program PAMSIMAS antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang juga berkontribusi melalui pelayanan air minum PDAM.
Untuk program peningkatan kualitas permukiman, pada tahun 2019 luasan permukiman kumuh tersisa seluas 806 hektar, mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2018 yang masih seluas 1.449 hektar. Penurunan tersebut dicapai melalui upaya peningkatan ketersediaan lingkungan layak huni berupa penyediaan jalan lingkungan, prasarana, sarana dan utilitas permukiman, terutama pada wilayah perkotaan yang bersumber dari alokasi APBD dan APBN.