Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM- Polemik anggaran janggal di DKI Jakarta belum berakhir. Anggota DPRD DKI Jakarta justru kembali menemukan sejumlah anggaran janggal yang baru.
Hal ini terungkap ketika menyisir dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Jika sebelumnya sejumlah anggaran janggal diungkap oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia, kali ini anggaran tersebut dibongkar oleh politisi muda Fraksi PDI-P Ima Mahdiah.
Anggaran-anggaran janggal tersebut ditemukan Ima saat menyisir anggaran Dinas Pendidikan.
Diketahui, ia merupakan anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat yang mengurusi bidang pendidikan.
• Ramalan 12 Zodiak Jumat (8/11) - Capricorn Lelah, Scorpio Imajinasi Liar, Cancer Kendalikan Amarahmu
• Benarkah Channel Calon Sarjana di Youtube Mencuri Konten Youtuber Luar Negeri?Begini Penjelasannya
Anggaran pasir Rp 52 miliar
Ima mengatakan, pekan lalu, ia melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ia kemudian meminta data anggaran dari dinas tersebut.
"Kita masih menelusuri aku dibantu sama tim penyisir anak magang Fraksi PDI-P, nemuin hal-hal seperti contohnya pasir aku pikir ini kan bukan rehab. Di luar dari rehab ini bantuan BOP BOS itu kita telusuri," kata Ima saat ditemui di ruangannya di lantai 7, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).
Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mengaku menemukan sejumlah anggaran janggal seperti anggaran untuk pasir senilai Rp 52,16 miliar.
• Hasil Liga Europa Tadi Malam - Sevilla, Basel, Celtic, Espanyol & Manchester United Lolos 32 Besar
• PAGI-pagi Jaksa Agung ST Burhanudin Sambangi Gedung KPK, Ada Apa?
• Pulang Liburan Berat Badan Via Vallen Naik 4 Kg, Diet Apa yang Akan Dilakukan Pedangdut Ini?
Ima bingung lantaran anggaran pasir masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan SMP dan SMK.
"Ini pasir di situ tertulisnya untuk alat peraga sekolah. Totalnya Rp 52 miliar buat apa itu? Dia di SMKN (jurusan) bisnis manajemen. Memangnya bisnis manajemen ada pasirnya?" jelas dia.
Ia mengungkapkan, anggaran pasir tersebut masuk dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat.
"Jadi pasir itu adanya di koloman aja di penyediaan BOP SMPN terus ada di BOP SMK jurusan bisnis manajemen terus ada lagi di BOP SMK teknologi pengadaan pasir ini nih. Terus ada lagi di wajib belajar 12 tahun, enggak tau apa yang digunakan dari pasir," tutur dia.
Thinner hingga cat tembok
Selain menemukan anggaran pengadaan pasir, Ima Mahdiah juga menemukan anggaran janggal lainnya.